READ.ID – Komitmen meningkatkan pengelolaan ekosistem pesisir Indonesia yang efektif, dan mengembangkan mata pencaharian berkelanjutan melalui proyek Lautan Indonesia untuk kemakmuran atau LAUTRA, menjadi solusi atas tentangan zaman. Apalagi LAUTRA sendiri menjadi komitmen nasional dan internasional, untuk mengembangkan ekonomi biru.
Menarikanya, dari proyek strategis ini Provinsi Gorontalo sendiri menjadi salah satu daerah di Tanah Air, yang dipilih Kementerian PPN/Bappenas RI sebagai daerah menerima proyek strategis LAUTRA.
Seperti disampaikan Direktur ICCTF, Dr. Ir. Yahya Rahman Hidayat, saat diwawancarai awak media Rabu (23/07/2025) disela kegiatan workshop regional yang berlangsung di Gedung Saronde Aston Hotel Gorontalo.
“Gorontalo menjadi salah satu daerah, untuk kami melakukan lokus suatu kajian. LAUTRA ini merupakan proyek Nasional yang akan dikerjakan Pemerintah Pusat, difokuskan pada pengembangan wilayah Indonesia bagian timur. Yaitu fokus pada laut sejahtera, dalam hal ini kami dari Kementerian PPN/Bappenas RI melalui ICCTF ingin melakukan inovasi-inovasi terkait dengan pendanaan-pendanaan inovatif,” ujarnya.
Hal ini dilakukanm ICCTF bukan tanpa alasan, menurutnya salah satu faktor karena pembangunan wilayah lautan perikanan khususnya kawasan konserfasi pesisir, anggarannya jauh dari yang seharusnya.
“Artinya, kalau hanya mengandalkan anggaran Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, CSR dari perusahaan-perusahaan tentu proyek LAUTRA ini tidak akan berjalan maksimal dan pasti anggaran tidak cukup untuk menanggungnya. Sehingga kami perlu mencari sumber pendanaan altermnatif lainnya, berupa pendanaan yang diarahkan ke daerah yang tidak bisa dimana swasta atau investor tidak bisa berpartisipasi dalam pembangunan konservasi pesisir,” ungkapnya.
Dr. Yahya katakan lagai, terkait pelaksanaan proyek strategis nasional tersebut harus benar-benar ada intervensi pemerintah. untuk mengisi kekurangan lokasi anggaran. Maka dari itu, Ia khususnya ICCTF melaksanakan evaluasi untuk alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk kawasan pesisir atau konservasi, apakah sudah optimal atau belum.
“Kalau misalnya di wilayah itu contoh di Gorontalo tidak bisa dibangun oleh investor, maka pemerintah harus turun tangan dalam bentuk intefensi anggaran dan kelembagaan serta kemudahan. Kemudian bilamana ada suatu kawasan konservasi bisa memberikan potensi ekonomi, maka pemerintah akan mengarahkan untuk swasta bisa berkontribusi untuk membangun di wilayah tersebut,” paparnya.
Ia jelaskan lagi, lokus kegiatan tersebut dalam proyek straregis ini ada sebanyak 11 provinsi dan 15 kawasan konservasi pesisir serta fokus pada tiga pokok. Selain itu ICCTF sendiri akan melihat perkembangan UMKM di kawasan tersebut, karena salah satu fokusnya membangun pemberdayaan masyarakat di kawasan itu sendiri.
“Artinya, kami juga akan melihat sejauh mana tingkat pemberdayaan masyarakat di kawasan tersebut, dengan kategori UMKM yang bisa berkembang dan UMKM yang tak bisa berkembang. Selain itu, kami juga akan mencarikan solusi terkait UMKM yang tidak bisa berkembang di kawasan itu,” tambahnya.
Lanjut Dr, Yahya, yang terpenting dari proyek strategis ini dimana sumber-sumber ekonomi dari wilayah pesisir ini adalah infrastruktur. Karena bisa jadi, wilayah pesisir ini tidak berkembang karena infrastruktur yang tidak memadai. Nah, salah satu solusinya melalui workshop regional ini menjaring stake holder, pemangku kepentingan berkaitan dengan infrastruktur kawasan pesisir.
“Apasih infrstruktur kawasan pesisir? nah, pertama bisa mengeksploitasi sumber daya secara berkelanjutan, perikanan tangkap yang harus ada dermaga, kapal, pabrik es, jalan dan air besih yang merupakan satu kesatuan tak bisa dipisahkan. Kami juga akan menyoroti infrastruktur budidaya seperti yang ada di Gorontalo, baik itu udang, ikan kerapu dan lain sebagainya. Sehingga berkelanjutan dan infrastrukturnya memadai untuk meningkatkan produksi,” tuturnya.
Terakhir Dr. Yahya ungkapkan melalui proyeks strategis ini terkait juga dengan pembengan infrastruktur ekonomi biru, seperti ekowisata. Misal Taman Laut Olele dan Botubarani dengan Hiu Pausnya dan terumbu karang. “Ekosistem ini tentunya butuh infarstruktur pendukung seperti home stay, restoran dan lain sebagainya yang dimana ekowisata ini bisa sampai ke internasional. Tentu haru ada suatu perencanaan dari Pemerintah Pusat dan Daerah,” tambahnya.
Apalagi melalui proyek straregis ini akan dibangun infrastruktur pelabuhan skala initernasional termasuk target ekspor produk hasil laut di Gorontalo. Sebab, dari hasil kajian yang ada di Gorontalo sendiri begitu banyak produk Ikan Tunanya, tapi sangat sedikit ekspornya.
“Butuh pelabuhan internasional di Gorontalo untuk mempermudah ekspor ikan dan undang ke manca negara. Pembangunan ini akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat bukan daerah, guna meningkatkan nilai ekspor dan pengembangan wilayah,” pungkasnya.
