READ.ID – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali mempertegas komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Langkah strategis diambil dengan memfasilitasi permodalan hingga penyerapan hasil panen untuk petani jagung, guna memutus ketergantungan pada tengkulak.
Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Mabes Polri, Jakarta, pada Jumat (6/2/2026). Rakor tersebut melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Karobinkar SSDM Polri sekaligus Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo, memimpin rapat yang juga diikuti secara daring oleh seluruh jajaran Polda se-Indonesia.
Sukses Tanpa Impor di 2025 Dalam kesempatan tersebut, Brigjen Langgeng mengungkapkan capaian positif kinerja tahun sebelumnya. Ia menyebutkan bahwa pada tahun 2025, Indonesia berhasil meniadakan impor jagung untuk kebutuhan pabrik pakan ternak.
“Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan. Tahun 2026 harus menjadi lebih baik lagi dari pencapaian tahun lalu,” ujar Brigjen Langgeng.
Suntikan Modal Rp180 Triliun dari Himbara Di sektor hulu, Polri berperan menjembatani Kelompok Tani (Poktan) yang selama ini terkendala modal. Melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), Polri menggandeng Himbara agar petani tidak perlu meminjam uang kepada pihak non-formal dengan bunga tinggi.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang hadir mewakili Himbara, menyatakan kesiapan perbankan dalam mendukung program ini.
“BRI sendiri pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafond senilai Rp180 triliun untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian, termasuk di dalamnya ekosistem pertanian jagung,” jelas Danang.
Implementasi program ini telah berjalan di wilayah Polda Jawa Barat, khususnya di Nagreg dan Ciamis, di mana para petani telah mendapatkan akses kredit modal untuk perluasan lahan dan penanaman kembali.
Jaminan Harga dan Penyerapan Bulog Tidak hanya berhenti di permodalan, Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri juga mengawal sektor hilir. Polri memastikan hasil panen petani terserap dengan harga yang layak melalui kerja sama dengan Perum Bulog, sehingga petani tidak terjebak menjual ke tengkulak dengan harga murah.
Mengacu pada Surat Dinas Internal Bulog tanggal 12 Januari 2026, target pengadaan jagung untuk Cadangan Pangan Pemerintah tahun 2026 dipatok sebesar 1 juta ton dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini berhasil menjaga harga di angka Rp6.400 per kg,” tegas Brigjen Langgeng.
Melalui pendampingan manajerial yang tepat, program ini diharapkan mampu mengembangkan lahan tidur, meningkatkan produksi jagung nasional, serta memastikan petani dapat membayar pinjaman tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.
