READ.ID – Pengelolaan aset milik daerah menjadi salah satu perhatian DPRD Gorontalo Utara seiring proses penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Barang Milik Daerah (BMD) yang masih berproses di tingkat pemerintah daerah.
Komisi III DPRD Gorontalo Utara menilai keberadaan regulasi tersebut penting untuk memperkuat tata kelola sekaligus membuka ruang optimalisasi aset daerah yang selama ini memiliki potensi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi III bersama Badan Keuangan dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Senin 13/07/2026.
Salah satu anggota Komisi III DPRD Gorontalo Utara, Windra Lagarusu, mengatakan Ranperda BMD telah dibahas sejak sekitar enam bulan sebelumnya. Namun, tahapan administrasi di lingkungan pemerintah daerah masih perlu diselesaikan sebelum rancangan tersebut dapat masuk ke proses harmonisasi di Kementerian Hukum.
“Harmonisasi ke Kementerian Hukum harus diajukan oleh OPD pengampu. Karena itu kami meminta OPD terkait dan Bagian Hukum lebih serius agar proses ini segera berjalan,” ujar Windra.
Menurut Windra, regulasi mengenai BMD tidak hanya berkaitan dengan penataan administrasi aset pemerintah daerah, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset yang memiliki nilai ekonomi.
“Perda ini akan membantu daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan aset sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap PAD,” katanya.
Komisi III bersama pihak eksekutif kemudian menyusun target penyelesaian tahapan di tingkat pemerintah daerah paling lambat Agustus 2026. Setelah tahapan tersebut rampung, Ranperda BMD akan kembali disampaikan kepada DPRD untuk memasuki pembahasan melalui mekanisme legislatif.
Windra menegaskan, percepatan proses tersebut diperlukan agar pembahasan Ranperda BMD tidak kembali tertunda dan dapat segera memberikan kepastian terhadap tata kelola aset milik Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
