READ.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan rapat konsultasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (28/1/2021).
Pada rapat itu, Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim menyampaikan beberapa hal kepada pihak KPK.
Diantaranya mengenai Monitoring Center Preventif (MCP) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Idris Rahim menjelaskan, dari 8 area perubahan, untuk MCP Provinsi Gorontalo termasuk cukup baik, yakni mencapai 82 persen.
Sementara itu, untuk MCP tingkat kota/kabupaten, Kota Gorontalo menduduki peringat tertinggi, dan terendah adalah kabupaten Boalemo yaitu hanya 27 persen.
“Melihat hal tersebut, KPK mengharapkan agar dapat di koordinasikan dengan kabupaten/kota,’’ ungkapnya.
Menyangkut LHKPN, Idris Rahim mengatakan untuk laporan Provinsi Gorontalo di tahun 2019 mencapai 100 persen, dan memperoleh KPK Award.
“Sementara untuk tahun 2020 ini, tercatat hanya ada 31 persen yang memasukkan LHKPN. Intinya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilaksanakan,” lanjutnya.
Idris Rahim menegaskan pihak KPK akan melakukan rapat koordinasi kembali pada bulan depan dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan kabupaten/kota.
Idris berharap, pencegahan korupsi tidak hanya mempelajari peraturan perundang-undangan, tetapi diharapkan juga integritas dari penyelenggara negara, serta pekerjaan yang dilakukan harus tersistem, harapnya.
Dalam pertemuan tersebut, pihak KPK yang diwakili Direktur Koordinasi Wilayah IV Asep Rachmad Suwanda mengungkapkan, tujuan dari pertemuan dengan pihak pemerintah Provinsi Gorontalo.
“Sebagai pengampu wilayah yang baru, yakni wilayah IV, ingin melakukan silatuhrahmi dengan pemangku wilayah mulai dari gubernur, pimpinan forkompimda, kapolda, pengadilan tinggi, BPK, untuk memperkenalkan diri,’’ jelas Asep.
Tujuan lain, kata Asep, pihaknya juga menyampaikan rencana kerja KPK, baik kegiatan koordinasi supervisi pencegahan, maupun supervisi penindakan di Provinsi Gorontalo.
Rapat yang gelar diruang Dulohupa itu juga dihadiri Sekretaris Daerah Darda Daraba, dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Jusuf, Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, dan Inspektorat
(Rinto/Read)
