READ.ID,- Bertempat di Ruang Huyula Kantor Gubernur Gorontalo, telah dilaksanakan rapat bersama dengan para stakeholder pelabuhan untuk membahas kenaikan Freight Surcharge oleh perusahaan pelayaran. Rapat ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo sebagai tindak lanjut atas surat penolakan dari Asosiasi Perkumpulan Pedagang dan Produsen Jagung Indonesia (Pejagindo) Perwakilan Gorontalo terhadap kenaikan biaya tersebut yang hanya diumumkan melalui WhatsApp dan telepon.
Dalam rapat tersebut, perwakilan perusahaan pelayaran yang hadir di antaranya adalah Arfan Hani dari PT Tanto Intim Line, Dery dari PT Pelayaran SPIL, Hanggar dari PT Meratus Utama Line, serta Jeni dari PT Pelayaran Tempuran Emas. Para perwakilan perusahaan pelayaran menyatakan bahwa kenaikan Freight Surcharge merupakan langkah yang harus diambil akibat meningkatnya beban biaya operasional dari tahun ke tahun. Mereka juga menegaskan bahwa biasanya kenaikan tertinggi untuk Freight Surcharge adalah sebesar 10%.
Ketua Pejagindo Perwakilan Gorontalo, Jasin Mohammad, menyampaikan bahwa asosiasi memahami perlunya kenaikan Freight Surcharge. Namun, ia berharap agar kenaikan tersebut tidak mencapai 40% karena akan berdampak besar pada perusahaan jagung. Kenaikan yang terlalu tinggi dapat menekan harga pembelian jagung di tingkat petani dan berdampak pada penurunan Nilai Tukar Petani, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo.
“Kami memahami adanya kenaikan biaya operasional yang dihadapi oleh perusahaan pelayaran, namun kenaikan hingga 40% tentu sangat membebani para pelaku usaha, khususnya di sektor pertanian. Kami berharap ada solusi yang lebih adil agar petani tidak terlalu terdampak dan perekonomian tetap stabil,” ujar Jasin Mohammad dalam rapat tersebut.
Jasin Mohammad, yang didampingi oleh Sekretaris Pejagindo Ferry dan Bendahara Lukman Ananta, juga menyampaikan harapan agar kenaikan Freight Surcharge dapat diterapkan setelah bulan Ramadan tahun ini. Hal ini bertujuan agar pelanggan tidak terbebani secara berlebihan. Pejagindo juga meminta transparansi dari perusahaan pelayaran terkait rincian biaya kenaikan, serta memberikan opsi negosiasi bagi pelanggan dengan volume pengiriman barang yang besar, seperti melalui penawaran tarif khusus.
Rapat ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, perwakilan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pelabuhan Gorontalo, KSOP Pelabuhan Anggrek, Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Pelabuhan Tilamuta, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) Provinsi Gorontalo, serta perwakilan dari PT Pelindo IV dan PT Agit Gorontalo.
Rapat diakhiri dengan harapan adanya solusi yang menguntungkan bagi semua pihak, baik dari sisi perusahaan pelayaran maupun para pelaku usaha yang terdampak.******
