READ.ID – Polda Gorontalo menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Tahun 2026 di Aula Titinepo, Rabu (18/02/26).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Gorontalo Widodo dan dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Wakapolda Gorontalo Simson Zet Ringu, serta jajaran pejabat utama Polda Gorontalo dan unsur Forkopimda.
Rapim 2026 membahas kesiapan Polri dalam mendukung rencana kerja pemerintah, memperkuat stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta meningkatkan profesionalisme anggota di tengah dinamika global dan ketidakpastian ekonomi.
Dalam paparannya, Kapolda menegaskan komitmen Polda Gorontalo untuk menindaklanjuti arahan Presiden terkait penguatan profesionalisme, soliditas TNI-Polri, serta penegakan hukum yang berkeadilan. Selain itu, Polda Gorontalo turut mendukung program strategis pemerintah seperti ketahanan pangan dan energi, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, stabilitas harga bahan pokok, serta pengamanan pembangunan dan investasi nasional.
Terkait situasi kamtibmas, sepanjang tahun 2025 tercatat 3.471 kasus, meningkat 154 kasus atau 4,64 persen dibanding tahun 2024. Gangguan kamtibmas paling banyak terjadi di kawasan permukiman dengan waktu rawan pukul 12.00–14.59 WITA dan puncak kejadian pada bulan Juli.
Beberapa jenis kejahatan yang mengalami peningkatan antara lain narkotika, kejahatan ITE, KDRT, perlindungan anak, pencurian, illegal mining, dan illegal fishing. Sementara itu, kasus laka lantas, penganiayaan, migas ilegal, perdagangan manusia, serta kejahatan pangan mengalami penurunan.
Kapolda juga menyoroti masih terjadinya kekerasan terhadap anak, termasuk temuan korban anak di wilayah pesisir. Aktivitas pertambangan ilegal di sejumlah wilayah dengan akses sulit menjadi perhatian khusus karena membutuhkan penanganan terpadu. Selain itu, kasus narkoba tercatat meningkat dengan waktu rawan pada malam hari dan mayoritas pelaku berjenis kelamin laki-laki.
Rapim ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo.
