READ.ID – Realisasi pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Provinsi Gorontalo hingga akhir Juni 2024 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Capaian realisasi fisik mencapai 43,73%, melampaui target yang ditetapkan 38,45%. Sedangkan realisasi keuangan mencapai Rp787,8 miliar atau 40,18%, juga melampaui target 38%.
Meskipun menunjukkan hasil yang positif, Penjabat Gubernur Gorontalo, Rudy Salahuddin, meminta agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak berpuas diri. “Enam bulan tersisa di tahun anggaran 2024 harus kita manfaatkan secara efektif. Waktu yang tersisa tidaklah lama,” tegas Rudy saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) penyerapan APBD dan APBN di Ruangan Dulohupa Gubernuran Gorontalo, Selasa (2/7/2024).
Memasuki Semester II tahun anggaran 2024, Rudy menginstruksikan seluruh OPD provinsi dan kabupaten/kota untuk segera menyelesaikan pekerjaan utama, khususnya untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Para pimpinan OPD juga diminta untuk segera melakukan proses kontrak untuk pekerjaan yang belum dilaksanakan, serta menyelesaikan administrasi tagihan pencairan awal.
“Prioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendesak di tengah kondisi fiskal kita yang terbatas. Pastikan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Percuma anggaran terserap tetapi tidak tepat guna, tepat hasil, dan tepat sasaran,” tegas Rudy.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Adnan Wimbyarto, menyampaikan bahwa realisasi belanja negara di Gorontalo hingga Triwulan II 2024 meningkat menjadi 46,84% dibandingkan Triwulan I yang sebesar 21,16%. Pagu belanja negara di Gorontalo tahun ini sebesar Rp12,49 triliun, terdiri dari belanja kementerian dan lembaga, serta transfer ke daerah.
Rakorev tersebut juga memaparkan realisasi penyerapan anggaran untuk kabupaten/kota. Realisasi fisik tertinggi diraih oleh Kabupaten Gorontalo dengan capaian 44,02%, sedangkan yang terendah adalah Gorontalo Utara dengan 33,17%. Untuk realisasi keuangan, tertinggi diraih oleh Kabupaten Bone Bolango dengan 37,49%, sedangkan terendah adalah Boalemo dengan 29,37%.
