READ.ID– Persoalan jembatan kayu yang menghubungkan Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo menjadi perhatian dalam kegiatan reses DPRD Kota Gorontalo yang melakukan kunjungan di Jembatan yang berada di perbatasan Kelurahan Pilolodaa dan Desa Tualango pada Sabtu (21/02/2026).
Reses tersebut turut diikuti oleh ketua DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa, beserta anggota DPRD dari Dapil II Kecamatan Kota Barat dan Kecamatan Dungingi.
Anggota DPRD Kota Gorontalo, Totok Bachtiar, mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab atas jembatan tersebut.
“Karena ini menghubungkan dua wilayah antara kota dan kabupaten. Apakah ini jadi wilayahnya kota atau wilayahnya provinsi? Nah, ini yang kita masih akan koordinasi,” jelas Totok pada media.
Menurutnya, jembatan kayu itu sudah lama menjadi akses penting bagi warga yang beraktivitas antara dua wilayah. Namun, kondisi jembatan saat ini dinilai sudah memprihatinkan dan butuh perhatian pemerintah.
Anehnya kata Totok, sebagian warga yang tinggal di Desa Tualango ternyata memiliki KTP Kota Gorontalo, khususnya Pilolodaa. Hal ini membuat persoalan tanggung jawab pembangunan dan perawatan jembatan menjadi belum jelas.
Secara lokasi, jembatan itu memang berada di wilayah perbatasan kota dan kabupaten. Karena itu, belum dipastikan apakah menjadi tanggung jawab pemerintah kota, kabupaten, atau provinsi.
Totok menambahkan, karena jembatan ini menghubungkan dua daerah, kemungkinan bisa menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Namun, hal tersebut masih perlu dibahas bersama. DPRD berharap setelah ada koordinasi, status kewenangan bisa segera jelas sehingga perbaikan atau pembangunan jembatan dapat dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan warga.
