READ.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato melakukan rotasi kepada 21 pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator.
Dimana, dari 21 pejabat itu terdapat 3 pejabat tinggi pratama dan 18 pejabat administrator yang dilantik dan diambil sumpah langsung oleh Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga diantranya :
1.Kepala BPKPD Tety Alamri, SE
2.Inspektur Daerah, Muslimin Nento,S.HI.,MH
3.Kadis PUPR, Risdiyanto Mokodompit,ST.
4.Kabag Hukum, Owin Mohi,SH
5.Kabag Administrasi Pembangunan, Sadirun,ST.,MT
6.Kabag Kesra, Fatma Katili,SE.I
7.Kabag Ekonomi, Suwartono Hulawa,SE
8.Kabag Prokopim, Usman H. Bay
9.Sekretaris Dinas PUPR, Maulidin Botutihe,SE
10.Sekretaris Dinas Perkim, Irfan Lalu
11.Sekretaris BPKPD, Eko Widyoparyoko
12.Sekretaris Dinas PMD, Ibrahim Hanapi
13.Sekretaris Disparpora, Nirmala Nento
14.Sekretaris Inspektorat, Winarni Ma’ruf
15.Kabid Penganggaran BPKPD, Sulastrika Mohamad
16.Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Dinas Pangan, Rullyanti Ma’ruf
17.Kabid Perlindungan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak, Dinas P3AP2KB, Hapsa Usman
18.Kabid Transmigrasi, Dinas Nakertrans, Siti Tarwiyah
19.Kabid Pemberdayaan Sosial, Sadianawati
20.Kabid Akuntasi BPKPD, Mohamad Ilyas Kumali
21.Kabid Mutasi BKPSDM, Sutrisno Puluhulawa.
Dihadapan undangan Saipul menyampikan, khusus untuk jabatan pimpinan tinggi pratama yang terdiri dari Kepala BPKPD, Kadis PUPR dan Inspektur Daerah hari ini adalah akhir dari serangkaian proses seleksi terbuka atau job bidding yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu.
“Saya berharap dengan kepercayaan jabatan yang diemban bisa dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tunjukkan dedikasi dan pelayanan terbaik kepada masyarakat, juga senantiasa menjaga kredibilitas demi kewibawaan seorang ASN yang bisa jadi panutan di lingkungan saudara baik di OPD masyarakat luas,”ungkapnya, Jum’at (09/06/2023)
Selanjutnya, kepada 21 pejabat yang baru dilantik, Saipul berharap untuk segera mempersiapkan regulasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta segala administrasi yang melingkupinya.
“Pesan seperti ini dianggap perlu untuk disampaikan, untuk meminimalisir isu-isu masuknya kepentingan politik dalam pelantikan kali ini,”imbuhnya
Lebih lanjut, Saipul mengatakan, bahwa jabatan bukanlah hak, melainkan penghargaan dari pimpinan yang didasarkan pada penilaian kinerja yang objektif selama ini.
“Tentunya dalam perjalanannya akan dilaksanakan evaluasi dan penilaian, olehnya diharapkan agar tetap menunjukkan kinerja yang baik dan senantiasa menjaga citra positif pemerintah daerah,”pungkasnya