READ.ID – Wakil Wali Kota Gorontalo Ryan Kono mengatakan kerjasama Gorontalo dan Prefektur Ehime Jepang dapat berpengaruh pada sektor ekonomi Kota Gorontalo.
Hal tersebut disampaikan Ryan Kono, usai menyambut kunjungan Gubernur Prefektur Ehime, Jepang, Tokihiro Nakamura, bersama rombongan di lokasi Wisata Benteng Otanaha Kota Gorontalo, Kamis (19/1).
“Dengan adanya kerjasama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Ehime Jepang, dapat mempengaruhi peningkatan ekonomi Kota Gorontalo sebagai kota jasa,” kata Ryan Kono.
Terkait dengan kunjungan Gubernur Prefektur Ehime, Jepang, Tokihiro Nakamura, bersama rombongan di lokasi Wisata Benteng Otanaha, pihaknya sangat mengapresiasi dan berterima kasih.
Menurutnya dengan adanya kunjungan tersebut, Obyek Wisata bersejarah Benteng Otanaha terpromosi dan berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan asing di Kota Gorontalo.
“Benteng Otanaha memang menjadi tempat wisata sejarah andalan Gorontalo, karena Benteng Otanaha sarat nilai sejarah, pengetahuan, dan budaya” ungkap Ryan Kono.
Sementara itu, Penjagub Gorontalo Hamka mengatakan, kerja sama city to city antara Provinsi Gorontalo dan Prefektur Ehime akan fokus pada empat ruang lingkup, yaitu manajemen lingkungan, pembangunan ekonomi dan industri, pertanian dan kehutanan, serta pendidikan dan pelatihan.
Hamka menjelaskan, kerja sama tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang bebas karbon yaitu konsep pembangunan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
“Kerja sama dengan Prefektur Ehime ini akan berlangsung hingga tahun 2026. Semoga akan berjalan lancar serta membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat Gorontalo yang lebih baik dan bebas karbon,” kata Hamka.
Hamka menambahkan sasaran yang akan dicapai melalui kerja sama itu antara lain meningkatnya kemampuan aparatur dalam manajemen lingkungan, pengenalan teknologi pengolahan air limbah, serta peningkatan produktivitas dan produksi pertanian dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan.
Selain itu diharapkan pula tersedianya model baru dalam kebijakan netralitas karbon, serta pemanfaatan sampah dan limbah B3, penanganan lahan kritis untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
