READ.ID – Dalam rangka memastikan kesiapan petugas haji menyambut kedatangan gelombang kedua jemaah haji Indonesia dari Makkah ke Madinah usai puncak haji, Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menggelar pertemuan dengan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja (Daker) Madinah, Selasa (4/7/2023) siang waktu setempat.
Anggota Timwas Haji DPR RI dipimpin oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid dan rombongan diterima oleh Zainal Muttaqin selaku Kepala Daerah Kerja Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (Kadaker PPIH) Madinah. “Kami ingin memastikan kesiapan PPIH Daker Madinah menyambut kedatangan gelombang kedua jemaah haji Indonesia sebelum mereka kembali pulang ke tanah air secara bertahap,” ungkap Abdul Wachid.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan bahwa dengan situasi usai puncak haji saat di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna) yang sangat melelahkan bahkan sempat terjadi keterlambatan bus jemputan, sehingga jemaah haji sempat berjemur di bawah terik matahari mencapai 40 derajat celcius lebih maka dikhawatirkan banyak jemaah yang kondisi kesehatannya menurun bahkan jatuh sakit.
“Perlu juga kembali diantisipasi moda angkutan darat (bus) yang digunakan jemaah haji Indonesia agar tidak lagi terulang terjebak kemacetan akibat kepadatan lalu lintas jalur Makkah ke Madinah,” tukas Wachid.
Wachid berharap kedepan petugas haji bisa menghimbau jemaah agar lebih disiplin dan tepat waktu saat perpindahan dari Makkah ke Madinah. Karena ini mempengaruhi ketercukupan waktu bagi jemaah yang menginginkan bisa salat Arbain di Masjid Nabawi selama di Madinah.
“Belajar dari kejadian puncak haji Armuzna banyak jemaah yang terlantar, maka saya mengusulkan jumlah petugas haji dari TNI/POLRI kedepan ditambah agar bisa membantu mengkoordinasikan pergerakan jemaah di saat puncak haji. Secara fisik mereka lebih tangguh dan punya pengalaman di lapangan,” jelas Legislator Dapil Jawa Tengah II ini.
Rombongan Timwas Haji DPR dipimpin Anggota Komisi VIII DPR Abdul Wachid meninjau PPIH Daker Madinah diikuti antara lain Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Syarif Abdullah Alkadrie, Anggota Komisi V DPR Hamid Noor Yasin, Anggota Komisi IX DPR Ade Rezki Pratama, Anggota Komisi VIII DPR Nanang Samodra, Anggota Komisi IX DPR Hasnah Syams, dan Anggota Komisi VIII DPR Anisah Syakur.
