READ.ID – Terkait putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Gorontalo terhadap perkara pidana Batu Hitam dengan terdakwa empat Warga Negara Asing (WNA) China, satu hakim menyatakan Dissenting Opinion atau perbedaan pendapat.
Dalam putusanya, ketua majelis hakim Rendra Yozar Dharma Putra membacakan putusan bebas kepada keempat WNA, Senin (19/12), yaitu terdakwa Huang Dingsheng dan Chen Jinping dengan nomor perkara 177/Pid.Sus/2022/PN Gto, serta Gan Hansong dan Gan Caifeng dengan perkara pidana nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Gto.
“Pertimbangan aspek filosofis majelis hakim menilai, perkara keadilan bukan hanya bagi masyarakat setempat yang dilindungi oleh undang-undang namun juga bagi terdakwa sebagai investor,” ucap Rendra Yozar Dharma Putra.
Sementara aspek sosiologis, majelis hakim menilai, pembelian harga batu hitam oleh terdakwa dengan nilai yang lebih tinggi dari investor lain, sehingga nilai ekonomis oleh para terdakwa menciptakan lapangan kerja yang lebih baik kepada masyarakat atau kelompok penambang.
Terkait dengan putusan tersebut, Hakim anggota 1 yaitu Hamka, SH.,MH menyatakan bahwa perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.
“Maka sudah sepatutnya perbuatan terdakwa dapat dihukum pidana penjara masing-masing selama 3 tahun dengan denda Rp1 Miliar,” kata Hamka, SH., MH.
Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa Terdakwa bukan merupakan pengurus dari PT Gorontalo Mineral dan PT. Gorontalo Mineral sendiri belum melakukan kegiatan penambangan di wilayah tersebut sehingga dengan demikian batu hitam yang merupakan mineral yang diangkut oleh Terdakwa tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf c dan Huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105.
Menimbang, bahwa oleh karena Batu Hitam yang diangkut oleh Terdakwa bukan berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf c dan Huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Yang Tidak Berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB Atau Izin Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 35 Ayat (3) Huruf c dan Huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105.
Menimbang bahwa terdakwa dalam fakta persidangan telah terbukti melakukan pebiayaan dan pembelian hasil tambang berupa batu hitam atau batu galena.
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang–Undang Republik Indonesia No 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang Undang No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terpenuhi.
“Maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan,” ujarnya.
