READ.ID – Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menemukan sejumlah hal yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kabupaten Pohuwato, Jumat (13/11/2026).
Sidak yang dilakukan bersama tim tersebut menyasar dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni SPPG Marisa Utara dan SPPG Itwasda Polda Gorontalo di Kecamatan Marisa.
Dalam sidak tersebut, SPPG Marisa Utara yang berada di bawah naungan Yayasan Nurul Ilmi menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian. SPPG dengan kapasitas pengelolaan 1.858 porsi itu memiliki sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait instalasi pengolahan air limbah (IPAL), kebersihan lingkungan, dan penerapan standar operasional prosedur (SOP).
Saat memeriksa sejumlah fasilitas, mulai dari gudang basah, gudang kering, tempat persiapan bahan makanan, pemorsian hingga pencucian ompreng, Idah menilai fungsi IPAL belum berjalan optimal.
Bahkan, air bekas pencucian ompreng masih mengalir ke selokan yang kurang berfungsi dengan baik dan bercampur dengan limbah lainnya.
“Dari hasil sidak hari ini, ada beberapa temuan yang harus dievaluasi dan diperbaiki. Saya sampaikan kepada mitra dan pemilik yayasan agar segera melakukan perbaikan, termasuk IPAL, karena ini merupakan salah satu SOP yang harus dipenuhi oleh SPPG,” tegas Idah.
Selain persoalan limbah, Idah juga menyoroti belum tersedianya tempat sampah yang dipilah berdasarkan jenisnya, yakni organik, nonorganik, dan residu.
Menurutnya, pengelolaan limbah yang tidak sesuai standar berpotensi menimbulkan bau tidak sedap, baik dari bekas pencucian ompreng, aktivitas memasak maupun pembersihan sayuran.
Tak hanya kebersihan lingkungan, Ketua Satgas MBG Provinsi Gorontalo itu juga meminta pengelola melakukan evaluasi rutin terhadap menu makanan yang disajikan kepada anak-anak.
Ia menekankan pentingnya pencatatan jenis makanan yang disukai maupun tidak disukai penerima manfaat, termasuk jumlah makanan yang tersisa setiap hari.
“Selama satu bulan ke depan, menu-menu yang disajikan harus dievaluasi. Menu apa yang disukai dan sayur apa yang tidak disukai anak-anak harus dicatat setiap hari, termasuk sampah makanan yang terbuang. Tadi disampaikan sisa nasi mencapai 17 kilogram. Ini cukup banyak,” ungkapnya.
Idah menegaskan, hasil sidak tersebut akan menjadi bahan evaluasi bersama lintas organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pangan, dan Dinas Kesehatan.
Ia berharap SPPG Marisa Utara yang telah beroperasi sejak 2025 sebagai SPPG percepatan dapat terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
