READ.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara menduga pemerintah daerah (Pemda) Buol, Sulawesi Tengah menimbulkan polmeik baru terkait permasalahan tapal batas. Hal itu disampaikan wakil ketua DPRD Gorontalo Utara, Hamzah Sidik.
Hamzah mengatakan, pemerintah daerah Buol masih mempertanyakan hasil dari kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi Gorontalo dan pemerintah Sulawesi Tengah soal sengketa tapal batas yang terjadi dan difasilitasi beberapa waktu lalu oleh pihak kementerian dalam negeri
.”Apa yang dilakukan oleh pemerintah Sulteng datang ke rumah Mendagri itu bukan dalam rangka sesuatu yang resmi. Kalau mau resmi jangan di rumah dinas, bikin pertemuan di Kementerian, dan itu sudah dijalani oleh Pemprov Gorontalo yang dibadani langsung oleh Gubernur Rusli Habibie,” kata Hamzah.H
Hamzahmengatakan, soal tapal batas musti dipaham betul, bahwa suasana keamanan di Gorontalo Utara berbatasan dengan Buol saat ini kondisinya sangat aman, begitupun dengan susasana sosial politiknya. Jangan lagi ada klaim-klaim setelah pertemuan dari kemendagri itu yang kemudian menimbulkan polemik.
“Kalau ada narasi-narasi belum ada kesepakatan dan segala macam. Itu bohong. Kan gak mungkin sekelas Gubernur provinsi kemudian memberikan narasi yang tidak benar ke publik,” ujarnya.
Kalaupun tapal batas ini masih terus diprovokasi oleh pemerintah Buol dalam hal ini Wakil Bupati. Hamzah menilai pihaknya mencurigai bahwa ada kepentingan yang sangat besar dimiliki oleh Buol terhadap wilayah Gorontalo Utara.
“Kenapa. Karena memang sejak awal kita mencium dan menduga bahwa ini untuk kepentingan bisnis perusahaan besar yang masuk untuk penanaman investasi sawit diwilayah Gorontalo Utara. semakin benar adanya,” terangnya.
Hamzah juga meminta sebagai pimpinan lembaga DPRD kepada pihak lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun dan memantau kembali di pemerintahan Kabupaten Buol. Sebagaimana bahwa diketahui sebelumnya Bupati Buol pernah tersandung kasus terkait investasi sawit dengan Arthalita suriani.
“Karena jangan sampai ini jilid dua, dan karena sudah tidak ada lahan mereka masuk ke wilayah Gorontalo Utara, dan itu kan sudah pernah disosialisasikan terkait sawit oleh perusahaan itu di papualangi,” tukasnya.
Hamzah menyebut jadi jangan lagi ada pemerintah Sulteng dan Buol yang kemudian membuat berita dan narasi-narasi bahwa tidak terjadi kesepakatan, bahwa ini pembicaraan di kemendagri. Persoalan pertemuan di rumah Mendagri yang dilakukan nanti belakangan dinilai tidak resmi dan tidak dalam rangka keputusan terkait tapal batas.
“Saya akan memimpin kalaupun diminta perang, kita akan perang. Apapun yang terjadi tapal batas akan kita pertahankan hidup atau mati, dan itu harga mati sekalipun itu harus perang,” tandasnya.
(WM/Read)
