READ.ID – Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Roni Imran menyoroti sejumlah pekerjaan pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang terancam tidak selesai.
Pasalnya hingga saat ini realisasi fisik dari sebagian besar proyek pembangunan yang bersumber dari dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) itu dinilai dalam kondisi kritis.
“Saya memberi contoh yang di timbuale itu seharusnya itu berakhir 30 Oktober ya. Sudah di perpanjang 50 hari kerja sampai Desember juga progresnya tidak bergerak bahkan mengalami deviasi,” ujar Roni.
Kata Roni, pihaknya sangat menyesalkan kondisi tersebut, hal ini karena selama delapan tahun ke depan, Gorontalo Utara harus membayar bunga senilai Rp25 miliar setiap tahun atas pinjaman tersebut.
“Sudah membayar bunga, akses yang diharapkan untuk meningkatkan ekonomi justru tidak selesai. Sehingga ini tentu kerugian besar bagi masyarakat Gorontalo Utara,” terangnya.
Roni mengatakan, kedepan beban APBD Gorontalo Utara tentu akan bertambah seiring dengan adanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang membutuhkan anggaran kurang lebih Rp. 60 Miliar.
“Ini yang kami DPRD belum bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan kemampuan keuangan kita. Disatu sisi kita juga harus membayar biaya cicilan PEN,” ungkapnya.
“Nah kami berharap pemerintah daerah bisa mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka penyelesaian program ini,” sambungnya.
