Sosialisasi RUU PBJ Publik Fokus Pada Transformasi Digital Melalui E-Katalog

Sosialisasi RUU PBJ Publik

READ.ID – Plt. Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Gorontalo Yosef P. Koton, membuka sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengadaan barang dan jasa (PBJ) publik tingkat Provinsi Gorontalo, Kamis, (6/6/2024). Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Aston Kota Gorontalo ini, difokuskan pada transformasi digital pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik (E-Katalog).

“Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) telah mengambil langkah strategis, yaitu dengan menyusun RUU PBJ Publik. Ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi untuk semua insan pengadaan khususnya Provinsi Gorontalo. Terkait arah kebijakan transformasi pengadaan melalui E-Katalog,” kata Yosef.


banner 468x60

Lanjut Yosef, di tahun 2024 total paket Pemprov Gorontalo dalam rencana umum pengadaan (RUP) sebanyak 5.562 paket pengadaan dengan total PAGU Pengadaan Rp 676.740.588.000. Kedepan, tambahnya, dalam kerangka acuan kerja harus juga turut memuat kegiatan padat karya, pada setiap kegiatan proyek yang melibatkan penduduk miskin untuk bekerja. Sehingga ini diharapkan dapat mengurangi penduduk miskin di Provinsi Gorontalo.

“Pak Pj. Gubernur terus mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Nasional, dan itu perlu akselerasi peningkatan produktivitas. Beliau sangat konsen dalam menjaga stabilitas makro ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang fokus pada pengendalian inflasi, pencegahan stunting dan pengentasan kemiskinan,” lanjutnya.

Olehnya, melalui sosialisasi tersebut, Yosef yang juga staf ahli gubernur ini berharap seluruh peserta dapat menyimak dengan baik, berdiskusi, memberikan masukan, serta sumbangsi saran demi perbaikan arah kebijakan pengadaan barang/jasa di Provinsi Gorontalo kedepan

Sosialisasi ini turut dihadiri Kepala LKPP RI dalam hal ini diwakili oleh Plt. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital dan Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP RI.

Baca berita kami lainnya di


banner 468x60
banner 728x90