READ.ID – Batalnya keberangkatan jamaah haji Tahun 2021 ini, banyak mendapat respon dari berbagai pihak. Salah satunya dari anggota DPRD Provinsi Gorontalo Sri Masri Sumuri.
Srikandi partai PPP ini, menanggapi kebijakan pembatalan Jamaah haji yang kedua kalinya ini, menuai polemik dari masyarkat, baik dari calon jamaah yang resmi melalui reguler, maupun jamaah yang ikut jalur khusus (ONH Plus).
Menurut Sri Masri, persoalan pelaksanaan ibadah haji yang paling menarik perhatian adalah mengenai pengelolaan dana haji sendiri, yang masih perlu diselesaikan secara baik.
Mengingat, informasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat adalah penggunaan dana haji telah digunakan untuk kepentingan pembangunan.
Sehingga, kata wanita yang akrab disapa SMS ini, pemerintah perlu menjelaskan secara bijak kepada masyarakat agar polemiknya tidak berlarut-larut, apalagi jika isu ini sudah masuk ranah politik, maka akan digoreng habis-habisan.
“Menyangkut pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun 1442 Hijriah, kami berpendapat pemerintah harus dapat mencari solusi, tentang langkah apa yang akan dilakukan atau kebijakan seperti apa yang akan diambil pasca pengumuman ini disampaikan kepada masyarakat,” ungkap SMS.
Menurutnya, saat ini masyarakat kita membutuhkan suatu kepastian dan penjelasan bahkan solusi yang tepat, terutama bagi para jemaah yang sudah dua tahun tertunda tersebut dapat berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun depan.
“Sekali lagi bagi saya penjelasan ini sangat penting, baik berita dan informasi yang simpang siur di masyarakat tentang pengelolaan dana haji maupun terkait dengan penundaan keberangkatan haji 2021,” ujarnya.
Ia menilai, masyarakat khususnya calon jamaah saat ini, butuh kepastian sehingga mereka bisa tenang dalam menyikapi berita-berita yang simpang siur berkembang di media.
Sebab, kata SMS, jika hal ini tidak dijelaskan dan diselesaikan dengan baik, ia khawatir akan semakin menambah daftar buruk persoalan haji Indonesia.
“Harapannya, ada kebijakan yang tepat untuk memastikan jemaah haji asal Indonesia, terutama jemaaah yang tertunda tersebut dapat berangkat ke tanah suci Mekkah,” sambungnya.
Terakhir, kiranya masyarakat agar tetap tenang dan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja dan menyelesaikan persoalan tersebut. Mengingat, hampir seluruh negara juga melakukan pembatalan, karena ini juga menjadi kebijakan pemerintahan Arab Saudi, pungkasnya.
(Rinto/Read)
