READ.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo melalui Dinas Transmigrasi khususnya bidang hubungan industrial dan jamsostek menggelar rapat kerja Lembaga Kerjasama, (LKS), Tripartit Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dinamis dan berkeadilan, senin,(9/10/2023).
Sambil menikmati kopi Dulamayo yang diracik khusus oleh barista Kopi Dulamayo binaan BLK limboto, Kegiatan itu dibuka secara resmi Bupati Gorontalo Prof. Nelson Pomalingo, bertempat di pusat Kuliner Food Court Limboto, Kabupaten Gorontalo.
Untuk diketahui, kegiatan itu dihadiri unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia,(APINDO), Serikat kerja serta sejumlah manager HRD perusahaan di daerah ini.
Bupati Nelson dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dilaksanakan rapat kerja LKS itu. Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo terus mendukung berbagai upaya yang dapat melahirkan berbagai program pendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Gorontalo.
Karena itu,melalaui rapat kerja,Ia berharap dapat melahirkan berbagai program inovatif membantu Pemerintah mewujudkan visi dan misi Kabupaten Gorontalo.
Selaku ketua LKS Tripartit kabupaten Gorontalo, Nelson mengapreasiasi dan mendukung program dari LKS Tripartit kabupaten Gorontalo.
Dirinya berharap,forum ini menjadi wadah komunikasi konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan dan representasi seluruh pekerja buruh, pengusaha dan pemerintah di masing-masing tingkatan LKS tripartit.
“Harapannya semoga LKS Tripartit kabupaten Gorontalo terus berinovasi dan berkomunikasi dengan masing-masing peran sebagai pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah daerah karena LKS Tripartit ini memiliki peranan krusial dalam membantu pemerintah daerah,” harap Nelson.
Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Bidang hubungan industrial dan jamsostek, Karmila Patasalang, SE,mengatakan Lembaga Kerja Sama (LKS)Tripartit, adalah sebagai forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari serikat pekerja atau buruh, pengusaha, dan pemerintah diharapkan mampu melakukan kerja sama yang baik.
Dalam menjalankan tugas,tentu kata Karmila, program kerja LKS Tripartit telah jalan dengan baik hal ini karena kepengurusannya masa baktinya sejak tahun 2021 dan berakhir 2024.
Program kerja yang terus dilakukan antara lain, melaksanakan sosialisasi tentang peraturan perundang undangan ketenagakerjaan, pemantauan pelaksanaan upah minimum provinsi (UMP), pemantauan pelaksanaan tunjangan hari raya (THR) dan Pemantauan pelaksanaan hubungan industrial.
“Kami juga terus mendorong memantau keikutsertaan program jaminan sosial tenaga kerja/jamsostek dan melakukan monitoring hubungan industrial di tingkat pekerja, buruh dan perusahaan, tentang pengupahan, PKB, PP, THR, K3, PHK,“ terangnya.
