READ.ID – Utang BPJS Kesehatan Gorontalo kepada sejumlah rumah sakit di daerah itu mencapai Rp67 miliar.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Gorontalo turut mengalami defisit anggaran.
Kepala BPJS kesehatan cabang Gorontalo, Muhammad Yusrizal mengatakan, saat ini tunggakan utang BPJS kesehatan Gorontalo berada di 15 rumah sakit yang tersebar di Kabupaten/Kota di Gorontalo.
“Di Gorontalo sendiri ada 15 rumah sakit yang tagihan klaimnya belum dibayarkan oleh BPJS kesehatan mencapai enam puluh tujuh Milyar rupiah,” ucap Yusrizal saat menggelar pertemuan dengan pihak rumah sakit Toto Kabila, Selasa (24/9).
Hal tersebut disebabkan adanya kondisi keuangan BPJS kesehatan pusat yang mengalami defisit anggaran.
Imbasnya, berakibat pada keterlambatan pembayaran diseluruh rumah sakit.
Salah satunya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila, Kabupaten Bone Bolango.
Di RSUD Toto Kabila sendiri, klaim yang harus di bayarkan BPJS Kesehatan mencapai 15 Milyar Rupiah untuk pembayaran ratusan tenaga jasa medis.
Baca Juga : BPJS Sarankan RSUD Toto layani pasien dengan berhutang
Klaim yang belum dibayarkan BPJS di RSUD Toto Kabila, yakni sejak bulan mei hingga Agustus 2019 yang sudah jatuh tempo.
Untuk menyikapi masalah tersebut, BPJS Kesehatan cabang Gorontalo menawarkan solusi, agar rumah sakit meminjam dana talangan ke Bank dengan sistem Supply Chain Financing (SCF), untuk percepat proses pembayaran jasa medis.
Tawaran oleh BPJS kesehatan diakui, sudah diterapkan oleh rumah sakit di Indonesia untuk menanggulangi pembayaran jasa medis.
Baca Juga : BPJS Kesehatan Gorontalo Tidak Mampu Bayar Biaya Medis
Dimana, BPJS Kesehatan pusat sudah bekerjasama dengan 4 bank, diantaranya Bank Mandiri, BNI, BTN, BCA dan termasuk di daerah-daerah seperti Bank Sulutgo.
“Keterlambatan pembayaran klaim ini, akan tetap menjadi perhatian kami selaku penyelenggara jaminan kesehatan.
Solusi kami menawarkan rumah sakit agar meminjam uang di bank dengan sistem Supply Chain Financing (SCF).
Namun, solusi dari BPJS kesehatan itu ditanggapi tidak efektif oleh pihak rumah sakit.
Direktur RSUD Toto Kabila dr. Serly Daud menyesalkan pihak BPJS Kesehatan yang menyuruh meminjam dana talangan ke Bank dengan sistem Supply Chain Financing (SCF) yang merupakan mitra BPJS Kesehatan.
Serly berkilah seharusnya pihak BPJS Kesehatan yang meminjam di bank karena ada beberapa hal yang memberatkan pihak rumah sakit.
Mulai dari tidak efisiennya waktu, hingga kekhawatiran pihak rumah sakit meminjam di bank yang bisa berbuntut temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan.
“Kita masih berat untuk meminjam uang di Bank, karena kami khawatir bisa berbuntut temuan dari BPK yang tidak membolehkan lembaga pemerintahan meminjam uang di bank,” ucap Serly.
“Penanggulangan pembayaran di rumah sakit, bukan hanya di jasa medis. Namun juga butuh obat-obatan, listrik, internet, hingga air,” tandasnya. (Wahyono/RL)
