READ.ID – Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Mahfuz Sidik meminta Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) cermat dan hati-hati menerapkan tatanan normal baru (new normal).
Untuk itu, Mahfuz berharap Pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka memahami secara benar, apa yang dimaksud new normal itu.
“Pemerintah perlu cermat dan hati-hati dalam menerapkan new normal. Perlu edukasi masif ke warga agar memahami benar maksud new normal,” ungkap Mahfuz dalam keterangan tertulis melalui WhatsApp (WA) yang diterima Read.id, Kamis (25/6) pagi.
Menurut politisi senior tersebut, ada kekeliruan sebagian masyarakat dalam memahami new normal. New normal dimaknai kembali ke kehidupan seperti semula, padahal ditambah dengan protokoler kesehatan.
New normal dilakukan karena belum ditemukannya obat dan vaksin corona, serta pandemi Covid-19 belum bisa dipastikan kapan bakal berakhir.
Bahkan, kata dia, Status Keadaan Darurat Bencana Non alam Covid-19 sebagai Bencana Nasional juga belum dicabut pemerintah.
“Jadi new normal itu kita harus beradaptasi dengan aktivitas, dan bekerja, dan tentunya harus mengurangi kontak fisik dengan orang lain, menjaga jarak dan menghindari kerumuman serta rajin mencuci tangan.”
Karena itu, laki-laki kelahiran Jakarta, 25 September 1966 ini, masyarakat akan kembali hidup normal setelah vaksin ditemukan. “Seluruh dunia juga tidak tahu karena vaksin virus ini belum ditemukan. Jadi, sebelum vaksin belum ditemukan, kita harus selalu berhadapan dengan virus mematikan ini,” jelas dia.
Akibat salah dalam memaknai new normal, kata mantan pimpinan Komisi I DPR RI ini, angka positif Covid-19 kembali meningkat tajam. Rabu (24/6), tercatat penambahan 1.113 kasus, sehingga total kasus positif Covid-19 di Indonesia 49.009 orang. Hal tersebut menunjukkan masih tingginya sumber penularan di masyarakat.
Dalam penerapan new normal, Mahfuz yang juga deklarator partai Gelora Indonesia ini menilai pemerintah perlu fokus kepada penguatan ekonomi masyarakat kecil yang terdampak Covid-19. Karena itu, Mahfuz mewanti-wanti pemerintah, jangan membuat program yang menghambur-hamburkan uang negara seperti Kartu Prakerja yang menimbulkan pro kontra.
“Pemerintah perlu fokus pada penguatan ekonomi masyarakat kecil dan jangan sampai ada kebijakan program yang dipersepsi masyarakat sebagai ‘buang-buang’. Misalnya program pelatihan Prakerja senilai Rp 5 triliun lebih yang bikin heboh sampai KPK turun tangan,” ujar Mahfuz.
Karena itu, dia berharap semua pihak terkonsolidasi dan fokus membantu pemerintah pada upaya mengatasi Covid-19, serta bisa mengelola new normal dengan cermat dan tepat.
“Jangan sampai terulang heboh kasus RUU HIP yang malah membelah masyarakat secara politik. Sepertinya DPR sibuk dengan urusannya sendiri sementara pemerintah dan masyarakat sibuk berjuang mengatasi wabah Covid-19,” demikian Mahfuz Sidik.
(Akhir Tanjung)
