READ.ID – Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang berlangsung di Aula Gerbang Emas, Rabu 15/1/2026. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Gorontalo Utara, Nurjanah Hasan Yusuf.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa sejak kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara yang telah berjalan sekitar tujuh bulan, baru kali ini dirinya memimpin langsung forum strategis penyusunan RKPD.
“Ini pertama kali saya memimpin forum RKPD seperti ini. Karena itu saya sangat mengharapkan masukan dan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya
Ia menegaskan, Gorontalo Utara masih sangat membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, terutama dalam menyampaikan aspirasi pembangunan sejak tahap awal perencanaan. Menurutnya, rendahnya kehadiran masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa selama ini disebabkan aspirasi yang disampaikan kerap tidak terakomodasi secara maksimal.
“Musrenbang desa sering sepi karena aspirasi masyarakat tidak tertampung. Ini harus kita perbaiki. Aspirasi dari desa dan kecamatan harus dikoneksikan dengan DPRD agar sejalan,” tegasnya.
Wakil Bupati juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara hasil Musrenbang desa, kecamatan, dan aspirasi DPRD, agar perencanaan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Selain membahas perencanaan daerah, ia turut menyinggung persiapan ground breaking pembangunan industri hilirisasi ayam terintegrasi yang direncanakan akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Gorontalo Utara menjadi satu-satunya lokasi di Provinsi Gorontalo yang terpilih untuk program strategis nasional tersebut.
“Ini kebijakan strategis yang sangat kita banggakan. Dampaknya besar, terutama dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Ia pun mengajak seluruh OPD dan masyarakat untuk turut berpartisipasi menyukseskan persiapan program tersebut, meski di tengah keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi.
Lebih lanjut, Wakil Bupati menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 merupakan tahapan awal yang sangat menentukan arah pembangunan daerah ke depan.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah memahami betul proses dan tahapan penyusunan RKPD agar kesalahan perencanaan di awal tidak berdampak pada pelaksanaan program di tahun mendatang.
“Ini masih tahap awal. Kalau dari awal sudah keliru, maka ke depan akan sulit diperbaiki. Karena itu, mari kita benahi dari sekarang,” pungkasnya.
