READ.ID – Terkait persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan, Wakil Bupati (Wabup) Amin Haras yakinkan jika masyarakat kurang mampu tetap terlayani di rumah sakit.
“Kaitan dengan penonaktifan BPJS Kesehatan bukan berarti tidak bisa berobat disaat sakit, kalau ada warga miskin yang sakit tetap akan terlayani di rumah sakit dan itu ada dana talangan dari Pemerintah Daerah sambil menunggu pengaktifan kembali warga yang masuk pada BPJS Kesehatan,” Tegas Amin Haras.
Sejumlah persoalan disampaikan oleh para Kepala Desa (Kades) maupun delegasi Desa pada pelaksanaan kegiatan Musrenbang di beberapa Kecamatan termasuk diantaranya adalah mengenai BPJS Kesehatan.
Musrenbang di Kecamatan Popayato Barat dan Kecamatan Popayato mengungkit masalah BPJS Kesehatan, dimana menurut mereka (Kades dan delegasi) bahwa masyarakat miskin yang memegang kartu BPJS sudah tidak aktif lagi.
Masyarakat khawatir jangan sampai ketika masuk rumah sakit ataupun puskesmas kartu BPJS tidak bisa digunakan.
Wabup Amin menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan bukan dihapus tapi masih sementara dinonaktifkan dalam rangka dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat mengenai kenaikan tarif.
Saat ini kata Wabup, masih dilakukan validasi ulang mengenai kepesertaan BPJS Kesehatan.
Karena pengalaman kemarin-kemarin banyak data yang masuk di BPJS itu terkesan data ganda dan ada juga yang sudah meninggal masih masuk dalam data tersebut.
Menurut Wabup Amin, kurang lebih 29 ribu warga masyarakat di Pohuwato yang ditanggung oleh daerah termasuk di dalmanya itu ada yang ganda dan yang meninggal seperti yang telah di validasi datanya kemarin
Misalnya ada yang ditanggung oleh daerah, kemudian yang bersangkutan juga masuk di provinsi bahkan masuk juga didata pusat.
“Kartu BPJS akan diproses dan akan diaktifkan kembali”, jelas Wabup. (D/RL/Read)
