banner 468x60

Wakapolda Gorontalo Buka Rekonsilisasi Penyusunan Penyajian Laporan Aset BMN dan Keuangan

Penyusunan Penyajian Laporan Aset BMN dan Keuangan

READ.ID – Rabu (17/01/2024), bertempat di Hotel Cytimall Kota Gorontalo, Wakapolda Gorontalo Brigjen Pol. Drs. Pudji Prasetijanto Hadi, MH membuka secara langsung kegiatan Rekonsiliasi penyusunan penyajian laporan aset BMN dan keuangan T.A 2023 tingkat UAPPB-W dan UAPPA-W Polda Gorontalo.

Dalam pelaksanaan kegiatan turut dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Prov. Gorontalo, Pejabat Utama Polda Gorontalo, para Kapolres jajaran, panitia pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi serta peserta rekonsiliasi dari Polda dan Polres jajaran.

“Sebagaimana diketahui bersama bahwa kegiatan ini merupakan upaya Polri dalam pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Polda Gorontalo yaitu opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari badan pemeriksaan keuangan (BPK),” terang Wakapolda Gorontalo saat membacakan amanat dari Kapolda Gorontalo.

Dijelaskannya, untuk tetap mempertahankan WTP tahun 2023 dan mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, maka setiap lembaga wajib menyampaikan laporan aset BMN dan keuangan anggaran yang dikelola. Oleh karena itu, laporan keuangan hendaklah disusun secara akurat, transparan, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan standar akuntansi pemerintah (SAP).

“Saya mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Kasatker, terlebih khusus kepada para pengembang fungsi logistik, fungsi keuangan serta para operator GLP SAKTI dan operator aset BMN Polri atas kontribusinya dalam mengelola aset BMN dan keuangan Polri, sehingga institusi Polri memperoleh predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk yang ke-10 kalinya pada tahun 2022 dan saya berharap opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK RI atas penilaian laporan keuangan Polri tahun 2023 dapat dipertahankan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wakapolda berharap adanya kesatuan data antara aset BMN dan aspek keuangan di berbagai jenjang, laporan keuangan disusun dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) dengan ketentuan yang berlaku serta terselesainya permasalahan data laporan keuangan, sehingga indikator keberhasilan dari kegiatan rekonsiliasi ini dapat tercapai yaitu tetap mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI pada laporan keuangan tahun anggaran 2023.

“Kepada seluruh Kasatker selaku unit Akuntansi kuasa pengguna barang (UAKBP) agar senantiasa mengontrol dan melakukan pengawasan terhadap kinerja operator di Satkernya masing-masing guna menghindari kesalahan dalam pencatatan khususnya pada modul aplikasi Sakti (Sistem Aplikasi keuangan tingkat instansi) yang dapat di Monitoring secara berkala pada aplikasi Monsakti (Monitoring Sakti) untuk memastikan data aset dan data keuangan sudah lengkap dan valid,” terangnya.

Diakhir penyampaiannya, Wakapolda Gorontalo menekankan kepada para peserta agar kiranya melaksanakan kegiatan ini dengan semangat dan kesungguhan hati serta rasa tanggung jawab yang tinggi guna memperoleh hasil yang maksimal, membangun kepedulian terhadap pengelolaan laporan aset BMN dan keuangan dengan mengidentifikasi hal-hal yang dapat menjadi potensi temuan dari BPK RI, menjaga semangat kebersamaan guna mewujudkan hasil kerja yang lebih efisien, praktis dan terkoordinir, serta terus memperbaiki komitmen dan inisiatif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset BMN dan keuangan Polri sehingga Output yang dihasilkan dapat lebih baik dan optimal.

Baca berita kami lainnya di

banner 468x60