READ.ID – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, melantik 18 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, pada kegiatan yang berlangsung di BLY, Jumat (31/10). Pelantikan ini turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Gorontalo dan Sekretaris Daerah,
Dalam prosesi pelantikan, para pejabat mengucapkan sumpah jabatan yang menegaskan komitmen untuk setia pada Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi etika jabatan, serta menjaga integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah publik.
Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea dalam arahannya menekankan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari upaya memperkuat struktur birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Ia berharap seluruh pejabat yang dilantik mampu bekerja cepat, tepat, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Jabatan bukan hak, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Pemerintah butuh pejabat yang bekerja dengan hati dan menjadikan jabatan sebagai ladang pengabdian, bukan kekuasaan,” tegas Adhan.
Sebanyak 18 pejabat tinggi pratama yang dilantik dan dikukuhkan meliputi sejumlah posisi strategis, di antaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dijabat oleh Meidy Novieta Silangean, Direktur RSUD Aloei Saboe oleh Abdulhafidz Daud, serta Kepala Bappeda oleh Heru Zulkifli Thalib. Sementara beberapa pejabat dikukuhkan kembali, seperti Sekretaris DPRD Kota Gorontalo, Nurahman Rais Monoarfa, dan Kepala Badan Keuangan, Nuryanto, dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
Selain itu, sejumlah posisi baru juga diisi pejabat yang baru diangkat, seperti Lukman Kasim sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Haryono Soeronoto sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Sriyanti Ano sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
Dengan pelantikan ini, Pemerintah Kota Gorontalo berharap roda birokrasi semakin solid dan mampu mempercepat pelaksanaan program prioritas daerah. Penataan jabatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Wali Kota untuk memastikan aparatur pemerintah bekerja secara profesional dan berintegritas dalam melayani masyarakat.
