banner 468x60

Wali Kota Gorontalo Paparkan Komitmen Pembangunan Berkelanjutan di Program LOCALISE SDGs

Pembangunan Kota Gorontalo

READ.ID – Wali Kota Gorontalo Marten Taha menjadi narasumber pada konferensi diseminasi pembelajaran dan hasil Program LOCALISE SDGs, dalam mendorong percepatan pemulihan dari pandemi melalui komitmen dan pelaksanaan percepatan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Di forum hasil program LOCALISE SDGs (Leadership, Ownership, and Capacities) for Agenda 2030 Local Implementation and Stakeholders Empowerment ini, Wali Kota Gorontalo membahas tentang arah pembangunan Kota Gorontalo, yang memiliki komitmen perluasan integrasi TPB, pada dokumen perencanaan daerah.

Wali Kota Gorontalo menjelaskan, tujuan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sendiri, telah memasuki tahun keenam sejak peluncurannya pada tahun 2015 lalu.

Dijelaskannya, LOCALISE SDGs (Leadership, Ownership, and Capacities for Agenda 2030 Local Implementation and Stakeholders Empowerment) adalah sebuah program yang memiliki tujuan untun memperkuat kapasitas pemerintah daerah.

“Serta asosiasinya dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), di 16 Provinsi dan 14 kota di Indonesia,” ungkap Marten Taha, Kamis (24/6/2021).

Ditambahkannya, Program LOCALISE SDGs dilaksanakan oleh United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG ASPAC) bekerjasama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

“Mengingat, LOCALISE SDGs sudah berlangsung sejak tahun 2018, dan juga telah melibatkan asosiasi pemerintah daerah lainnya, yaitu APPSI, APKASI, ADEKSI dan ADKASI,”
Jelas Marten.

LOCALISE SDGs juga kata Marten, tidak hanya mendukung advokasi, peningkatan kapasitas dan manajemen pengetahuan TPB bagi pemerintah daerah dan asosiasinya, namun juga berkontribusi dalam upaya respon dan pemulihan dari pandemi COVID-19 yang sangat berkaitan dengan pencapaian TPB.

“Dengan demikian LOCALISE SDGs telah turut mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi melalui penyesuaian kegiatan yang ada di bawah program LOCALISE SDGs,” sambungnya.

Selain itu, Marten juga memaparkan komitmen Pemerintah Kota Gorontalo sendiri, dalam upaya pencapaian target dari TPB 2020 -2030, melalui kebijakan dan program pembangunan dalam RPJMD Kota Gorontalo.

“Melalui program visi misi SMART (Sejahtera, maju, aktif, religi dan terdidik), mewujudkan keseteraan bagi masyarakat untuk memperoleh akses layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya yang terjangkau dan berkualitas,” ucap Wali Kota.

Juga upaya dalam meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang handal disemua sektor publik, serta penguatan kapasitas UMKM, Koperasi dan pengembangan sektor perekonomian primer lainnya.

Bahkan, lanjut Wali Kota, juga tentang reformasi birokrasi yang berorientasi pada peningkatan tata kelola, kapasitas organisasi pemerintah, dan kualitas sumber daya aparatur.

“Juga mengembangkan kualitas hidup masyarakat yang religius dan berbudaya, terakhir penguatan daya saing kota sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kawasan Teluk Tomini,” bebernya.

Menurut Wali Kota, ada empat pilar capaian TPB Kota Gorontalo yang sampai dengan sekarang ini terus dilaksanakan. Misalnya, pada sektor sosial terdapat lima indikator masing-masing kesehatan gender, pendidikan berkualitas, kehidupan sehat dan sejahtera, tanpa kelaparan dan tanpa miskin.

“Masing-masing indikator ini sebagian besar mencapai target 30 sampai dengan 50 persen,” lanjutnya.

Khusus pada pilar ekonomi sama juga ada lima indikator yakni kemitraan untuk mencapai tujuan, berkurangnya kesenjangan, industri, inovasi dan infrastruktur kemudian pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi terakhir enegi bersih dan terjangkau. Rata-rata capainnya sudah 40 persen lebih.

Selanjutnya, untuk pilar lingkungan hidup ada enam indikator, yakni ekositem daratan, ekosistem lautan, penanganan perubahan iklim, konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab, kota dan pemukiman yang berkelanjutan terakhir air bersih dan sanitasi layak.

“Capaiannya masih minim yakni 20 persen keatas sampai 50 persen khusus penanganan perubahan iklim,” sebut Marten.

Terakhir, Marten menekankan pada pilar hukum dan tata kelola pemerintahan, yang hampir 50 persen capaiannya dari indikator perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh, tandasnya.

(Rinto/Read)

Baca berita kami lainnya di

banner 468x60