READ.ID – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menyoroti ketidakjelasan dana pembangunan Masjid Raya Provinsi Gorontalo yang hingga kini belum menunjukkan progres nyata. Ia mempertanyakan nasib dana sebesar Rp3,06 miliar yang dikumpulkan dari ASN Pemprov Gorontalo namun justru diserahkan ke yayasan tanpa transparansi.
“Ini uang pegawai pemprov, tapi malah digunakan untuk hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan pembangunan masjid. Dari awal ini inisiatif pejabat gubernur sebelumnya, tapi sekarang uangnya ke mana?” ujar Adhan, Jumat (25/04).
Tak hanya mempertanyakan transparansi penggunaan dana, Wali Kota juga menyayangkan keputusan menyerahkan uang publik tersebut kepada sebuah yayasan yang menurutnya tidak memiliki sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang memadai. Ia menyebut kebijakan itu justru berpotensi menimbulkan penyimpangan dan membingungkan masyarakat.
“Menyerahkan dana publik ke lembaga non-pemerintah tanpa kontrol yang jelas adalah bentuk kelalaian. Ini bukan soal teknis, tapi soal tanggung jawab kepada publik,” tegasnya.
Lebih jauh, Wali Kota juga menyoroti sikap Gubernur saat ini yang dinilainya tidak menunjukkan komitmen kuat terhadap proyek keagamaan tersebut. Ia bahkan menyebut belum adanya pondasi atau lokasi yang pasti pada proyek Pembangunan Masjid Raya tersebut.
“Kalau provinsi tidak mampu, angkat tangan saja. Jangan pura-pura mampu, tapi pondasi saja belum ada. Lokasi pun belum jelas,” tambahnya.
Adhan bahkan menyatakan kesiapannya untuk mengambil alih proyek pembangunan Masjid Raya jika provinsi tak mampu menyelesaikannya. Ia yakin masyarakat akan mendukung jika pembangunan dilakukan secara terbuka dan serius.
“Saya siap fasilitasi. Saya bisa mulai bangun, dan orang pasti akan bantu karena ini menyangkut kepentingan umat. Kalau pejabat tidak punya semangat untuk kegiatan keagamaan, jangan harap ada kemajuan,” ujarnya.
Wali Kota menegaskan bahwa Masjid Raya bukan proyek biasa, melainkan simbol keimanan dan kebersamaan masyarakat. Ia mendorong agar pengelolaan proyek dikembalikan ke tangan pemerintah demi menjamin transparansi dan akuntabilitas.
“Kalau tidak ada tindakan nyata, artinya tidak ada niat. Ini soal hobi juga. Kalau pejabat tidak punya hobi kegiatan agama, ya jangan harap ada kemajuan!” pungkasnya.
