READ.ID – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo, bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan SKALA, sukses menggelar lokakarya penulisan dokumen rekomendasi kebijakan untuk layanan dasar yang inklusif.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari di auditorium BPSDM Provinsi Gorontalo ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam merumuskan kebijakan publik yang berkualitas dan berbasis bukti.
Lokakarya ini secara khusus membahas mengenai pentingnya merumuskan kebijakan yang inklusif dan dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, dan masyarakat miskin. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Yosef Koton, mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam proses perumusan kebijakan.
“SDM aparatur yang andal adalah kunci dalam menghasilkan kebijakan yang tepat dan efektif,” ujarnya.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah bagaimana menghasilkan kebijakan yang berbasis bukti (evidence based policy). Kebijakan semacam ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Melalui lokakarya ini, diharapkan para peserta dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kegiatan ini diikuti oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Kepala LAN, Ketua Program Kemitraan Australia – Indonesia SKALA Provinsi Gorontalo, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi dan kabupaten/kota, serta perwakilan dari perguruan tinggi.
