READ.ID – Penetapan status darurat bencana non-alam Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria di Pohuwato mendapat perhatian hingga tingkat pusat khususnya Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI).
Hal itu, terbukti dengan datangnya tim dari Pusat Krisis dan Direktorat Jendral Penanggulangan Penyakit Menular Kemenkes RI, sejak kemarin dan langsung melakukan mulai berbagai upaya hingga saat ini mengikuti rapat teknis penetapan sistem komando darurat bencana non-alam KLB malaria bersama seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Pohuwato.
Meningkatnya kasus malaria hingga menjadi status darurat KLB di suatu daerah, harus menjadi perhtian bersama bukan hanya Dinas Kesehatan.
“Tidak bisa hanya silakukan oleh bidang kesehatan saja harus melibatkan lintas sektor, dukungan dari mereka sangat diperlukan dalam rangka memutus mata rantai penularan,”ungkap Budiman tim Pusat Krisis Kemenkes RI, Selasa (04/03/2025)
Disampaikan Budiman, untuk pengobatan memang domainnya kesahatan, akan tetapi untuk memutus mata rantai perlu dukungan dari lintas sektor.
Dijelaskannya, melalui rapat teknis akan mementukan apa yang akan dilakukan dan siapa yang melakukan.
“Katakan misalnya PUPR atau Kominfo, meraka akan berbuat apa untuk mendukung pemutusan mata rantai malaria ini,”tuturnya
Dikatakan Budiman juga, masing-masing sektor akan menyusun renaca aksi mereka dan dijalnkan kemudian dievaluasi apa kendala serta bagaimana hasilnya.
“Sehingga kita bisa pastikan upaya ini dilakukan dengan sistematis dan masif,”pungkasnya
