READ.ID – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menyesalkan adanya belum dilantiknya para pejabat eselon III, pasca dilantiknya kepala dinas oleh penjabat gubernur. Khususnya, bagi dinas teknis yang memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi III Thomas Mopili, usai melakukan rapat bersama mitra kerja, yakni Dinas PUPR dan Bappeda Provinsi Gorontalo, Senin (27/2/2023).
Menurut Thomas Mopili, dengan belum hadirnya pejabat eselon III, khususnya untuk Dinas PUPR dan Pemukiman Rakyat, sangat mempengaruhi jalannya program pembangunan infrastruktur. Ditambah lagi, untuk pejabat KPA dan PPK belum juga diisi.
“Tentunya, hal ini akan menghambat laju percepatan pembangunan di Provinsi Gorontalo”, ungkap Thomas.
Lebih lanjut, Thomas juga menilai, untuk pengerjaan pembangunan ditahun 2022 sendiri, banyak yang belum selesai. Hal ini dikarenakan berbagai faktor penghalang. Diantaranya, terkait proses lelang yang masih tertunda-tunda.
“Bahkan, hari ini makin bertambah parah, sebab jangankan lelang, pejabat-pejabat yang terlibat dalam proses tersebut masih kosong”, tegas politisi Golkar asal Gorontalo Utara ini.
Bagi Thomas sendiri, hal ini sangat disayangkan, apabila penjabat gubernur tidak segera turun tangan.
Olehnya, Thomas pun menyatakan, dengan melihat kondisi ini, pihaknya pun akan segera memanggil pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD), untuk mempertanyakan terkait hal ini. Sebab, hal ini terjadi hampir diseluruh dinas/OPD yang ada, terutama untuk pejabat eselon III yang belum dilantik.
“Memang dalam rapat kali ini, belum ada keputusan rapat, namun kami akan segera ditindaklanjuti dengan meminta penjelasan kepada pihak eksekutif”, tutup mantan Wakil Bupati Gorut tersebut.
