READ.ID – Penjabat Gubernur Ismail Pakaya memfasilitasi tuntutan penambang Pohuwato menyoal tali kasih perusahaan tambang setempat yang menjadi salah satu pemivul aksi untuk rasa yang berakhir ricuh pada Kamis pekan kemarin.
Pada Rapat Forkopimda Diperluas yang dipimpin Penjagub Ismail, Senin (25/9/2023) menghadirkan semua unsur. Termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama dan perwakilan penambang rakyat. Hadir juga Staf Ahli Mendagri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Togap Simangunsong serta Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Irjenpol Merdisyam.
“Kita harus bicarakan dengan pihak investor atau perusahaan, manakala sudah ada kesepakatan kesepakatan tentu akan kita sampaikan kepada media. Jadi sekali lagi beri waktu bagi pemerintah untuk memediasi, mendialogkan terkait aspirasi penambang dengan pihak perusahaan,” kata Penjagub Ismail saat sesi konferensi pers.
Isu Tali Asih yang dituntut penambang rakyat atas lahan yang dikuasai PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) terasa menjadi rumit dipecahkan. Persoalan ini bahkan sudah berlangsung sejak belasan tahun lalu. Kedua pihak belum menemui kata sepakat terkait harga pembebasan lahan. Diketahui ada sekitar 2000 proposal penambang yang masuk ke perusahaan dengan nilai ratusan juta hingga miliaran Rupiah.
Saat aksi unjuk rasa pecah Kamis kemarin, pembayaran tali asih sedang berlangsung namun dengan nilai yang belum dianggap sesuai. Ada warga yang mendapatkan Tali Asih antara Rp1,5 juta hingga Rp3 juta.
“Kami pemerintah Pohuwato sudah berupaya memediasi. Bahkan kalau bisa tali asih ini di-APBD-kan, kami bayarkan di APBD. Biar kami yang puasa bangun infrastruktur, puasa perjalanan dinas dan lain lain, tapi kan tidak boleh?,” kata Ketua DPRD Pohuwato Nasir Giasi di sesi rapat.
Sebagai bukti keberpihakan Pemda kepada warga penambang, sejak beberapa tahun terakhir menganggarkan bantuan usaha. Mulai dari usaha warung hingga jualan nasi kuning dengan nilai Rp3 juta. Meski begitu persoalan belum terurai sebagaimana mestinya.
Mantan Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga yang hadir pada rapat tersebut menyodorkan solusi lain. Ia meminta agar pemerintah mendorong untuk membuka Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
“Maka solusinya adalah sudah sampai di manakah WPR? Bagaimana langkah untuk menghadirkan IPR? ini penting,” kata Syarief.
Ia menyebut aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh bukan persoalan parsial yang berdiri sendiri sendiri, melainkan puncak dari ragam permasalahan tambang. Ia berharap pemerintah provinsi bisa melakukan hal-hal revolusioner agar masalah ini tidak berlarut larut.
