READ.ID – Akademisi yang juga adalah Kepala Balai Penelitian Universitas Nahdlatul Ulama Provinsi Gorontalo, Samsi Pomalingo mengatakan bahwa terkait dengan penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), ada kelompok yang tidak jujur.
Hal itu disampaikan Samsi dalam Diskusi Webinar “ RUU HIP INISIATIF SIAPA? Melacak Upaya Pemerintah Meredam Polemik RUU Hip” yang digelar oleh Lembaga Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PCNU) Kota Gorontalo, Rabu, 8 Juli 2020.
Dalam diskusi tersebut, Samsi menjelaskan bahwa dalam polemik RUU HIP memang jelas sekali ada kelompok-kelompok yang terlibat di dalam penolakan tapi sebetulnya tidak secara jujur dan tidak secara sadar.
“Mereka hanya hanya memboncengi Gerakan yang ada, sebetulnya mereka anti Pancasila,” Ujar Samsi.
Menurut Samsi, salah satu tumpuan kita saat ini adalah masyarakat, dalam rangka menjaga ketahanan ideologi pancasila dan kita harus punya kesadaran akan hal itu.
“Kalau orang bali menyebutnya Eling, yang artinya kesadaran dan kesadaran yang dimaksud adalah bukan hanya sekedar sadar namun kesadaran akan jati diri kita sebagai manusia dan kemudian juga sebagai bagian dari indonesia,” Kata Samsi sembari menegaskan bahwa pancasila harus dikuatkan dengan pendekatan budaya.
Selain itu lanjut Samsi, nilai Pancasila harus dikuatkan dari sisi pendidikan serta penguatan pada sektor hukum. Hal inilah yang harus dilakukan guna menjaga ketahanan ideologi bangsa.
Sebelumnya, Ketua Lakpesdam Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Gorontalo Wahiyudin Mamonto dalam sambutannya menjelaskan bahwa RUU HIP merupakan inisiatif dari legislatif dan saat ini “bola”nya ada ditangan pemerintah.
“Pemerintah diberi waktu sampai tanggal 20 Juli 2020 untuk memberi tanggapan mengenai hal ini,” Kata Wahiyudin.****
