Badan Penghubung jadi fasilitator Pembangunan Ekonomi se-Sulawesi

Ekonomi se-Sulawesi

READ.ID – Badan Penghubung Provinsi Gorontalo membangun konsep menjadi fasilitator percepatan koordinasi pembangunan ekonomi Pemerintah se-Sulawesi.

Kepala Subid Makassar, Moh. Agung Sugiarto mengatakan, sebagai Badan Penghubung pihakanya siap menjadi fasilitaror percepatan pembangunan ekonomi Regional Sulawesi yang terkoordinasi dan berkelanjutan.

Hal tersebut terungkap saat pelaksanaan diskusi dengan tema Penguatan Kelembagaan Badan Penghubung Sebagai Inplemntasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Regional Sulawesi yang terkoordinasi dan berkelanjutan.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Fave-Makassar (9/11) yang menghadirkan Mantan Kepala Badan Penghubung Provinsi Gorontalo, Arfan S. Jusuf, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Analisis Jabatan, Setda Provinsi Gorontalo, Yamin Hasan dihadiri oleh perwakilan Pemerintah se-sulawesi serta staf dari Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS)

“Harapannya melalui kegiatan ini akan melahirkan rekomendasi bagi pemerintah provinsi se-Sulawesi atas penguatan Badan penghubung menjadi Representasi masing-masing provinsi untuk menjadi fasilitator percepatan koordinasi pembangunan ekonomi di wilayah se-Sulawesi,” kata Moh Agung Sugiarto.

Sementara itu Arfan S. Jusuf menjelasakan soal peran srategis Badan Penghubung sebagai Akselerator untuk mewujudkan Pembangunan Ekonomi Regional Sulawesi.

Menurutnya keberadaan Badan Penghubung/Perwakilan Provinsi sangat dibutuhkan mengingat wilayah yang terpisah cukup jauh, sehingga hal tersebut, akan lebih memudahkan kerja pemeritah daerah dimana keberadaannya merupakan cermin Pemerintah Provinsi.

“Kerja pemerintah daerah akan lebih dimudahkan atas hadirnya Badan Penghubung, yang menjadi fasilitator untuk pemerintah se-Sulawesi,” kata Arfan S Jusuf.

Sementara itu, Yamin Hasan dalam kesempatan itu menjelaskan jika diperlukan adanya analisis Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengambarkan beban kerja dan tanggungjawab bagi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di Badan Penghubung.

“Mengingat Badan Penghubung sebagai representasi Pemerintah Provinsi di Pusat (Jakarta) serta daerah-daerah transit diantaranya Makassar dan daerah lainnya,” ungkapnya.