READ.ID – Persoalan sampah di Kota Gorontalo ternyata tidak berhenti pada masalah kebersihan lingkungan. Pemerintah juga harus mengeluarkan anggaran besar untuk menangani sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Gorontalo, Lukman Kasim mengungkapkan, biaya yang dikeluarkan untuk membuang sampah ke TPA rata-rata mencapai Rp250 juta setiap bulan.
Hal tersebut disampaikan Lukman saat menghadiri kegiatan silaturahmi Pemerintah Kota Gorontalo bersama masyarakat Kelurahan Donggala, Selasa (6/10/2026).
Menurut Lukman, besarnya biaya tersebut dapat ditekan apabila masyarakat mulai mengurangi sampah yang dibuang ke TPA sejak dari sumbernya.
Salah satu cara yang didorong DLH adalah melakukan pemilahan sampah dari rumah.
“Kalau kita berkurang-berkurang, maka uang yang kita bayarkan di sana itu kita bisa gunakan untuk pembangunan yang lain,” ujar Lukman.
Ia menilai pemilahan sampah menjadi langkah sederhana yang dapat memberikan dampak lebih besar bagi daerah.
Sampah organik, plastik hingga kardus dapat dipisahkan sejak dari rumah, kemudian sampah yang memiliki nilai ekonomi dapat dibawa ke bank sampah.
Lukman mengapresiasi masyarakat Kelurahan Donggala yang telah memiliki bank sampah dan mulai menerapkan pemilahan sampah.
Sampah yang telah dipilah dapat ditukarkan dengan kebutuhan tertentu melalui bank sampah yang dikelola KSM Setia Tama.
Menurutnya, kebiasaan tersebut berpotensi menjadi model yang dapat diikuti kelurahan lain.
Ia menyebut sejumlah wilayah juga mulai menunjukkan ketertarikan terhadap pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
“Artinya, kalau Bapak Ibu sudah melakukan pemilahan, itu sudah kontribusi besar bagi daerah ini. Terutama, kita bisa mengurangi jumlah sampah yang kita buang ke TPA,” katanya.
Lukman juga mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan saluran air sebagai tempat pembuangan sampah.
Berdasarkan pantauan DLH, masih ditemukan saluran yang tersumbat akibat sampah yang dibuang oleh sebagian masyarakat.
Kondisi tersebut dinilai dapat memicu persoalan lingkungan, mulai dari bau tidak sedap hingga munculnya potensi penyakit.
Maka dari itu, masyarakat diminta menjaga saluran tetap bersih, termasuk tidak membuang sampah di sekitar jembatan dan aliran sungai.
Di sisi lain, Lukman mengajak masyarakat memperkuat kembali budaya gotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan.
Pembersihan saluran dengan ukuran tertentu, menurutnya, dapat dilakukan bersama-sama oleh masyarakat dengan melibatkan perangkat lingkungan.
“Mudah-mudahan kalau ada hujan, rame-rame itu saluran-saluran itu kasih bersih,” ujarnya.
Lukman menegaskan, persoalan kebersihan merupakan tanggung jawab bersama.
Pemerintah memiliki peran dalam menyediakan layanan dan pengelolaan, sementara masyarakat dapat berkontribusi dengan mengurangi sampah dari sumbernya.
Ia juga menyampaikan perkembangan pengelolaan retribusi yang saat ini sedang diuji coba melalui integrasi pembayaran retribusi usaha dengan pembayaran PDAM.
Untuk rumah tinggal, DLH mencatat terdapat sekitar 22 ribu rumah, sementara data yang telah berada di tangan DLH baru lebih dari 4 ribu.
Lukman menjelaskan, retribusi yang dibayarkan masyarakat pada akhirnya dapat mendukung kebutuhan pembangunan daerah.
Penggunaannya dapat diarahkan pada berbagai kebutuhan, termasuk rehabilitasi kantor kelurahan maupun perbaikan saluran.
“Retribusi yang Anda setor itu tidak semata digunakan di DLH, tapi bisa juga digunakan di aspek-aspek pembangunan lain. Dan itu akan kembalinya kepada kita semua,” pungkasnya.
