Dari Rumah Jabatan ke Rencana Aksi: SKALA Mulai Bergerak di Gorontalo

READ.ID,- Kerja sama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Australia melalui program Australia–Indonesia Partnership for SKALA menjadi tonggak baru dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan fokus utama pada kelompok rentan, program ini membawa harapan akan arah kebijakan pembangunan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di akar rumput.

Dalam kunjungan kerja tim SKALA pada Rabu (7/5/2025), Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang telah berjalan selama 18 bulan ini. Ia menegaskan bahwa program ini selaras dengan prioritas pembangunan daerah, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan dan memberdayakan kelompok seperti perempuan, anak, janda, serta masyarakat miskin.

“Kita ingin memastikan ada progres dan arah yang jelas. Program ini bukan hanya seremonial, tapi harus berdampak langsung pada masyarakat,” tegas Idah Syahidah.

Sementara itu, Astrid Kartika dari DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade) menyatakan kebanggaannya bisa berkolaborasi dengan Gorontalo. Ia menyebut kepemimpinan Wakil Gubernur sebagai inspiratif, inklusif, dan empatik—karakteristik yang penting dalam mendorong perubahan sosial melalui tata kelola yang baik.

Tak hanya hadir sebagai mitra teknis, SKALA juga telah membuka kantor di Bappeda Provinsi Gorontalo, yang memungkinkan tenaga ahli mereka berkontribusi dalam perencanaan pembangunan daerah. Kolaborasi ini pun meluas hingga ke ranah pendidikan dan lingkungan, dengan dukungan beasiswa jenjang S2 hingga S3, serta proyek penguatan pengelolaan limbah domestik di Kabupaten Gorontalo.

Program SKALA, yang dirancang berjalan hingga tahun 2030, juga menargetkan reformasi dalam pemanfaatan anggaran publik agar lebih tepat sasaran dan akuntabel. Ini menjadi penegasan penting bahwa pembangunan inklusif tidak dapat dilepaskan dari perbaikan sistemik dalam pengelolaan kebijakan dan anggaran.

Kerja sama lintas negara ini memperlihatkan bagaimana diplomasi pembangunan dapat berjalan harmonis di tingkat lokal, menyasar mereka yang selama ini berada di pinggiran perhatian kebijakan.*****

Baca berita kami lainnya di

Exit mobile version