READ.ID – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad menegaskan semua pihak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pilkada.
Hal itu disampaikannya ketika memberi sambutan dalam kegiatan yang diadakan oleh Pemprov Gorontalo di Kota Gorontalo, Senin (16/11/2020).
“Tanggung jawab sukses Pilkada bukan hanya milik penyelenggara pemilu saja, tapi juga semua pihak,” katanya.
Muhammad pun meminta pihak-pihak lain untuk membiarkan jajaran penyelenggara pemilu fokus dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam perhelatan Pilkada 2020.
Menurutnya, dengan tidak mengganggu fokus jajaran KPU dan Bawaslu di daerah yang tengah mewujudkan pilkada yang berintegritas, maka pihak-pihak lain telah melakukan salah satu tanggung jawabnya dalam mensukseskan Pilkada 2020.
Sebab, selayaknya manusia pada umumnya, penyelenggara pemilu pun memiliki dua sisi mata uang, yaitu kebaikan dan keburukan.
“Jangan goda dia (penyelenggara pemilu, red.), biarkan potensi malaikatnya yang muncul, jangan sampai yang muncul justru potensi iblisnya,” tegas Muhammad.
Dalam kesempatan ini, Muhammad juga berpesan agar seluruh penyelenggara pemilu, khususnya di Provinsi Gorontalo, agar tidak main-main dalam menjalankan tugasnya.
Dengan lantang, ketua DKPP itu meminta seluruh penyelenggara agar tidak bermain-main dengan amanah untuk mewujudkan pilkada yang berintegritas.
“Kalau wasitnya fair, lawan yang kalah pun akan tersenyum karena merasa kalah terhormat, ada cipika cikipi. Dia pun akan menghormati netralitas dan independensi dari wasit itu,” ujarnya.
Kendati demikian, Ketua Bawaslu RI periode 2012-2017 ini juga berpesan agar seluruh peserta (calon kepala daerah dan partai politik) dan pemilih untuk tetap menegakkan integritas masing-masing agar kualitas dan integritas pilkada 2020 tetap mumpuni.
Dalam aspek integritas, kata Muhammad, partai politik wajib memastikan bahwa calon yang diusungnya memiliki integritas sehingga saat memimpin daerah tersebut, ia akan menepati janjinya untuk mensejahterakan rakyatnya.
Sedangkan bagi pemilih, integritas berarti menolak praktik politik uang atau kecurangan lainnya.
“Jangan tidak peduli, 5 menit di TPS menentukan 5 tahun masa depan kita,” tutup Muhammad.
(RL/Read)
