READ.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara (Gorut) meminta pemerintah agar memberi perhatian serius terhadap masalah yang sering terjadi pada perempuan dan anak.
“Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah ini tidak tertangani akibat minimnya alokasi anggaran khususnya untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,” ujar Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara Aryati Polapa, Jumat (26/07).
Pada rapat bersama antara Komisi III dan organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut, ia meminta agar program tahun anggaran 2021 segera disusun dengan rinci, termasuk pengalokasian anggaran yang tepat.
Dirinya prihatin dengan banyaknya persoalan terkait perempuan dan anak tidak tertangani dengan optimal hanya karena minimnya anggaran.
“Ke depan, kondisi ini tidak boleh terjadi lagi. Persoalan terkait perempuan dan anak menjadi urusan wajib yang perlu ditangani serius dengan dukungan anggaran yang tepat,” ucapnya.
Ia menjelaskan penanganan kasus perempuan dan anak akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, termasuk kasus jual beli anak ini harus ditangani dari hulu.
“Jangan membiarkan penanganannya terkonsentrasi di ranah hukum, sementara akar permasalahan terhadap persoalan-persoalan tersebut tidak tertangani,” tandasnya.
(Adv/Manto/RL/Read)
