READ.ID – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan evaluasi penilaian terhadap kinerja program dari Balai Penyediaan Perumahan Sulawesi dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo, melalui rapat dengar pendapat (RDP), Senin (24/1/2022).
Ditemui usai rapat, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili menegaskan, pihaknya meminta agar Balai Penyedia Perumahan dan Satker, agar lebih serius dalam menangani dan menjalankan program BSPS.
Menurut Thomas Mopili, apabila hal ini ditangani secara serius, tentunya dapat memberikan efek peningkatan daya ekonomi di masyarakat.
Sebab, selama ini dirinya menilai langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepala satuan kerja (kasatker), justru terkesan seperti juru bicara partai tertentu.
Selain itu, Thomas Mopili pun mendorong, agar sumber daya yang ada di desa atau kecamatan dapat diberdayakan.
Terutama, bagi masyarakat yang memiliki UMKM dalam bidang material dan tenaga kerja lokalnya, sehingga memacu perputaran ekonomi masyarakat
“Untuk itu, kami berharap adanya keseriusan dari pihak Balai sendiri, dalam menjalankan program dimasyarakat”, ujar politisi Golkar ini.
Menanggapi hal tersebut, selaku Kepala Balai yang baru Recky W. Lahope menyampaikan, jika Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan kantor sendiri sudah bersikap netral.
Bahkan, kata Recky Lahope, program yang selama ini dilaksanakan adalah program tidak berpihak pada satu golongan saja.
Ia menambahkan, pihaknya pun sudah melakukan komunikasi dengan semua anggota komisi III sendiri.
Tetapi, bagi Recky Lahope, hal ini akan menjadi langkah awal dan evaluasi bersama komisi lll dalam hal ini meningkatkan program di tahun 2022.
“Selama ini, kami sudah melaksanakan sesuai aturan juknis, yang harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara langsung, tanpa memandang dari golongan apa karena pemerintah itu untuk masyarakat”, imbuhnya.
(Rinto/Read)
