READ.ID – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh aliansi mahasiswa dan masyarakat peduli lingkungan, terkait kinerja Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi Gorontalo. Tuntutan tersebut dilayangkan oleh para mahasiswa dengan melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (21/6/2021).
Sebelumnya, pihak aliansi mahasiswa dan masyarakat peduli lingkungan sendiri, menyampaikan beberapa point tuntutan kepada pihak legislatif untuk ditindaklanjuti. Diantaranya, mendorong pihak DPRD Provinsi Gorontalo untuk segera melakukan audit investigasi terhadap reboisasi dan penanggulangan banjir 126 Milyar oleh BPDASHL, serta kinerja program dari pihak balai wilayah sungai (BWS) II dan BPDASHL di Provinsi Gorontalo.
Tidak hanya itu, mahasiwa pun meminta rekomendasi atas hasil rapat dengar pendapat antara pihak DPRD Provinsi, kepada Kejaksaan Agung, KPK RI, Mabes Polri, Kementerian PU-PR, serta Kementerian Lingkungan Hidup.
Kepada awak media, Ketua Komisi III Thomas Mopili mengatakan, mengenai pertanyaan yang disampaikan oleh pihak mahasiswa beberapa waktu lalu, telah dijawab dan akan ditindaklanjuti oleh pihak DPRD Provinsi Gorontalo.
“Nah, hari ini pihak mahasiswa kembali menyampaikan aspirasi, sehingga kami mengundang pihak Balai Wilayah Sungai II Gorontalo dan BPDASHL, untuk membahas hal ini, dengan menghadirkan juga dari perwakilan mahasiswa. Agar permasalahan ini mendapat penjelasan, untuk diketahui semua pihak,” ungkap Thomas.
Menjawab soal adanya daerah irigasi Randangan yang ada di Kabupaten Pohuwato, kata Thomas, tanggungjawab dari pihak Balai Sungai sendiri, telah menyiapkan anggaran terhadap pembebasan lahan. Anggaran tersebut, saat ini sudah dititip kepada pihak Pengadilan.
“Sementara dari pihak Pengadilan, hanya menunggu siapa yang datang mengurus, dengan melengkapi berkas. Sehingga, bagi yang telah menyelesaikan proses administrasi, akan segera diselesaikan,” sambung politisi Golkar ini.
Selanjutnya, menyangkut masalah yang muncul adalah ada warga yang tidak mau mengurus. Sehingga, menyebabkan adanya hambatan. Juga ada warga meminta nilai harga yang tinggi, sementara penetapan harga sendiri bukanlah dari pihak Balai Wilayah Sungai, tetapi dari pihak Apraisal atau tim resmi.
Olehnya, saat ini pihak BWS sendiri telah menyiapkan anggaran yang dititipkan di pihak Pengadilan, yang selanjutnya tinggal menunggu upaya eksekusi, yang nantinya akan difasilitasi dengan melibatkan pihak Pengadilan, Kejaksaan Tinggi, Polda, dan TNI.
Ditambahkannya, untuk permasalahan Danau Limboto sendiri, Thomas mengakui bahwa setiap tahun ada sekitar 6,9 juta sedimen yang turun setiap tahun dari 23 anak sungai. Jikalau, pemerintah menganggarkan tahun ini 28 Milyar, maka besok pasti akan rata lagi.
“Sehingga, tinggal kita memikirkan bagaimana membangun sentrap bendungan sedimen ini,” sambungnya.
Dikonfirmasi Terpisah, Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo Naswardi mengungkapkan, pihaknya telah menyampaikan beberapa hal kepada DPRD Provinsi Gorontalo, terutama menyangkut permasalahan lahan di Randangan Kabupaten Pohuwato sudah melalui Pengadilan.
Menurutnya, mekanisme penitipan auden di Pengadilan adalah bagi PB yang memerlukan, dengan menyampaikan alas hak dan besaran nilai yang telah disepakati.
Untuk kendala yang dihadapi sendiri, kata Naswardi, yaitu adanya ketidaksesuaian antara harga yang diinginkan dengan harga yang ditetapkan oleh KJPP. Selanjutnya adalah keabsahan dari alas hak tidak bisa terpenuhi.
“Sehingga sampai saat ini pihak Pengadilan, belum bisa menyelesaikan hal tersebut,” tambahnya.
Menanggapi soal Danau Limboto, Naswardi mengatakan bahwa Danau Limboto termasuk danau yang diproritaskan fungsinya dari 15 danau di Indonesia. Dirinya mengakui, jika Danau Limboto memiliki sedimen yang cukup tinggi yakni memiliki 6,9 Ton pertahun.
“Berbicara Balai Sungai, adalah berbicara dampak. Kadang penyebabnya adalah tingginya alih fungsi lahan diatas, sehingga sedimentasi cukup tinggi,” jelasnya.
Dirinya berharap, agar Danau Limboto ini tetap eksis maka dapat dilakukan sedimentasi ataupun melakukan penggalian-penggalian, dengan kemampuan dana yang tersedia, pungkasnya.
(Rinto/Read)
