READ.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato, terus berupaya menekan perkembangan kasus malaria di daerah Bumi Panua yang saat ini telah bersatatus Darurat Bencana Non-Alam Kejadian Luar Biasa (KLB).
Saat ini diwakili Kadis Kesehatan, Fidi Mustafa, bersama OPD terkait memaparkan progres penanganan kasus malaria pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato, Jumat (25/04/2025)
Dijelaskan Fidi, kondisi terkini penanggulangan malaria. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,7 miliar, jumlah itu belum mencukupi untuk penanganan yang optimal.
“Malaria ini sangat terkait dengan kondisi lingkungan. Selama masalah lingkungan belum dituntaskan, maka berapapun anggaran yang dikucurkan, hasilnya tidak akan maksimal. Penanganan ini tidak bisa kami lakukan sendiri, butuh kolaborasi lintas sektor,”ungkapnya
Menyimpulkan apa yang menjadi penjelasan oleh Kadis Kesehatan itu, Ketua Komisi III DPRD Pohuwato, Nasir Giasi menyampaikan, penanganan KLB malaria idealnya berdasarkan rekomendasi Kementerian Kesehatan, khususnya untuk kegiatan pelacakan (tracking) dan tes malaria, minimal harus mencakup 80 persen masyarakat di daerah terdampak.
Namun, Menurut Nasir, dengan kondisi fiskal daerah yang terbatas, saat ini baru bisa menjangkau sekitar 40 persen populasi, dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp1,7 miliar. Idealnya, untuk mencapai target 80 persen dibutuhkan dana sekitar Rp2,7 hingga Rp3 miliar.
“Dengan harapan 40 persennya lagi, itu akan di anggarkan di dana desa, tapi setelah kami cek dana desa pun, di APBDes belum menganggarkan yang berhubungan dengan penanganan malaria,”tuturnya
Melihat upaya Pemerintah Kabupaten Pohuwato, yang telah mengucurkan anggaran awal, pihaknya memberikan apresiasi. Namun, menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak.
“Harapan kami, seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa, dapat bergerak bersama. Malaria sudah menjadi ancaman serius bagi masyarakat kita. Diperlukan kepedulian kolektif, terutama di wilayah-wilayah yang masuk zona merah,”pungkasnya
