READ.ID – Fraksi Partai Golkar (FPG) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara (Gorut) siap mendukung kebijakan dan penyelenggaran pemerintah kabupaten setempat jika telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
Akan tetapi, FPG akan bersikap sebaliknya jika kebijakan dan penyelenggaran pemerintah tidak bersuaian dengan peraturan yang berlaku.
Hal itu disampaikan Jurus Bicara FGP DPRD Gorut Rina Polapa usai menggelar rapat internal hak interpelasi untuk mengkaji mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Gorut, Senin (23/11/2020).
Rina mengungkapkan pihaknya sudah mempunyai keputusan yang disepakati dalam rapat internal Partai Golkar.
“Tentunya apa yang menjadi keputusan kami sejalan dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh fraksi lainnya, yaitu terkait Interpelasi,” ujar Rina.
Kata dia, pihaknya mengambil keputusan bukan hanya semata-semata tentang keinginan FPG sendiri.
“Akan tetapi, keputusan yang kami ambil ini semata-mata karena mengutamakan kepentingan masyarakat,” tambah Rina.
Saat dikonfirmasi, pernyataan ini juga dibenarkan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Gorut Lukum Diko.
(Tutun/RL/Read)
