READ.ID,- Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi para buruh dengan membentuk tim khusus yang akan menelusuri praktik pelanggaran ketenagakerjaan oleh perusahaan di wilayah Gorontalo. Pernyataan ini disampaikannya saat menerima langsung perwakilan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Gorontalo, dalam aksi peringatan Hari Buruh Internasional di Halaman Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (1/5/2025).
Gusnar menjelaskan, tim tersebut akan berada di bawah koordinasi Dinas Tenaga Kerja dan melibatkan unsur serikat buruh sebagai mitra pengawasan. Langkah ini diambil untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar pekerja, termasuk penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP), jaminan sosial, serta kebebasan berserikat.
“Terkait isu daerah, saya akan membentuk tim di bawah koordinasi dinas tenaga kerja dan perwakilan dari unsur serikat buruh atau federasi, agar supaya ketika kita mengecek perusahaan mana yang belum memenuhi UMP+nya, kita bisa tahu, dengan Bapak Ibu sekalian sebagai penunjuk jalan,” ujar Gusnar di hadapan massa buruh.
Sejumlah tuntutan yang disampaikan FSPMI dalam aksi tersebut mencakup pemidanaan terhadap pengusaha yang tidak membayar UMP, tidak mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan, serta tindakan diskriminatif terhadap buruh yang tergabung dalam serikat. Menanggapi hal ini, Gusnar menekankan pentingnya kerja sama seluruh pihak untuk mendorong penegakan hukum dan menciptakan iklim kerja yang sehat dan berkeadilan.
“Ini perlu tindak lanjut dan pengawalan. Saya minta agar ini dilaksanakan bersama. Pemerintah tidak bisa mengambil kebijakan sendiri ketika para buruh dan perusahaan hanya diam,” tegasnya.
Selain fokus pada pelanggaran normatif ketenagakerjaan, tim ini juga akan diberi mandat untuk memantau potensi pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini merespons kondisi ekonomi nasional dan dinamika global, seperti perang tarif, yang berdampak pada ketersediaan lapangan pekerjaan.
Koordinator Lapangan FSPMI Gorontalo, Andrika Hasan, menyampaikan apresiasinya atas keterbukaan Gubernur Gusnar dalam menerima dan merespons langsung aspirasi buruh.
“Baru kali ini kami melihat pemimpin daerah yang bersedia berdialog terbuka dengan buruh. Kami akan mengawal komitmen ini bersama-sama,” ujar Andrika.
Langkah Gubernur Gusnar Ismail ini menjadi momentum penting dalam membangun dialog sosial antara pemerintah, buruh, dan dunia usaha, sebuah pendekatan yang dibutuhkan untuk memperkuat perlindungan pekerja sekaligus mendukung keberlanjutan ekonomi daerah.*****
