READ.ID,- Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Bupati Bone Bolango Ismet Mile dan Wakil Bupati Risman Tolingguhu menggelar pertemuan strategis dengan manajemen PT Gorontalo Minerals di kantor Bakrie Tower, Jakarta, Rabu (7/5/2025). Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyuarakan berbagai aspirasi masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan di wilayah Gorontalo.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Gusnar menyampaikan sejumlah kegelisahan warga, terutama terkait lambannya progres produksi PT Gorontalo Minerals yang telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Kontrak Karya selama hampir satu dekade. Masyarakat, kata Gusnar, mulai mempertanyakan kepastian dimulainya kegiatan produksi, serta kesiapan infrastruktur dan kelengkapan dokumen perizinan, terutama yang berkaitan dengan kawasan hutan.
“Masyarakat mempertanyakan kapan kegiatan produksi akan dimulai. Mereka juga menyoroti kesiapan infrastruktur dan kelengkapan dokumen terkait kehutanan,” ungkap Gusnar dalam keterangannya.
Lebih jauh, Gusnar menyoroti nasib para penambang lokal yang selama ini mengelola lahan secara mandiri, namun kemudian mendapati bahwa wilayah tersebut masuk dalam area konsesi Kontrak Karya PT Gorontalo Minerals.
“Saya berharap ada solusi yang bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal tanpa mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Senada dengan Gubernur, Bupati Bone Bolango Ismet Mile menegaskan pentingnya penyelesaian polemik pertambangan di daerahnya. Ia menyoroti realitas ekonomi masyarakat yang kini menghadapi tekanan karena aktivitas tambang rakyat dibatasi akibat tumpang tindih dengan wilayah konsesi perusahaan.
“Ini menyangkut kebutuhan hidup. Rakyat butuh makan, anak dan istri mereka perlu nafkah. Mereka dihadapkan pada pilihan sulit antara bertahan hidup atau mati. Saya tidak ingin kejadian di Pohuwato terulang di Bone Bolango,” ujar Ismet, merujuk pada insiden sosial sebelumnya yang terjadi di wilayah tetangga.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, pihak manajemen PT Gorontalo Minerals menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti. Mereka meminta waktu satu hingga dua minggu ke depan guna merumuskan langkah awal dalam bentuk solusi jangka pendek.
Pertemuan ini menjadi sinyal bahwa dialog antara pemangku kepentingan dan perusahaan tambang harus terus dibangun secara terbuka, demi memastikan keberlanjutan pembangunan tanpa mengorbankan keadilan bagi masyarakat lokal.*****
