READ.ID – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, memaparkan berbagai tantangan pelayanan kesehatan di daerahnya, mulai dari minimnya jumlah dokter Gorontalo, turunnya kelas rumah sakit, hingga terhentinya pembangunan RS Ainun Habibi.
Paparan ini disampaikan dalam pertemuan bersama Komisi IX DPR RI pada masa reses persidangan IV tahun 2025, Senin (11/08), di Aula Rumah Jabatan Gubernur. Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh anggota Komisi IX, Direktur RS Aloei Saboe, pihak BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta instansi vertikal bidang kesehatan dan kependudukan.
Menurut Gusnar, saat ini Gorontalo memiliki 95 puskesmas, namun rata-rata hanya didukung satu dokter. Padahal, sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan, idealnya setiap puskesmas memiliki tiga dokter. Selain itu, terdapat 9 rumah sakit tipe C, 9 rumah sakit tipe D, 1 rumah sakit tipe D pratama, dan 2 rumah sakit tipe B.
“Dari jumlah tersebut, ada sekitar delapan rumah sakit yang turun kelas berdasarkan review BPJS Kesehatan. Ini memunculkan diskusi antara pengelola rumah sakit dan BPJS, tetapi kami memandangnya sebagai kesempatan untuk melengkapi kekurangan,” ujar Gusnar.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah RS Aloei Saboe, rumah sakit rujukan provinsi yang disiapkan untuk pelaksanaan bedah jantung terbuka. Namun, rencana itu masih terkendala peralatan medis. Pemerintah Provinsi bahkan berupaya meminjam alat dari Sulawesi Tengah agar layanan tersebut segera terwujud.
Gusnar juga menyoroti kondisi RS Ainun Habibi yang awalnya direncanakan naik menjadi tipe B. Pada 2024–2025, rumah sakit ini mendapat alokasi anggaran pembangunan, namun pelaksanaannya terhenti sehingga dana sebesar Rp76 miliar harus dikembalikan ke Kementerian Kesehatan.
“Ketika saya dilantik, salah satu tugas awal saya adalah meyakinkan Menteri Kesehatan untuk mengucurkan kembali dana tersebut. Kami mulai dengan menyelesaikan lantai satu, sebagai bukti keseriusan. Alhamdulillah, Menteri memberikan komitmen melanjutkan pembangunan fisik dan kelengkapan alat kesehatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, Menteri Kesehatan mensyaratkan dua hal: audit sebelum dan sesudah pengerjaan, serta penunjukan satu tenaga pengawas dari Kementerian Kesehatan.
“Kedua syarat itu sudah kami setujui, sehingga prosesnya bisa berjalan sesuai rencana,” tegasnya.
Gubernur menyebut, Gorontalo saat ini memiliki sekitar 360 dokter umum dan 300 dokter spesialis. Jumlah tersebut dinilai masih harus terus ditambah untuk memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
