Hadiri Paripurna Ranperda APBD Perubahan 2022, Ini Kata Wawali Nayodo

KOTAMOBAGU, READ.ID – Wakil Wali Kota Kotamobagu Nayodo Koerniawan, SH menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Kotamobagu, Rabu, 28 September 2022 malam.

Paripurna tersebut dalam Rangka pembicaraan tingkat I penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kotamobagu Tahun Anggaran 2022 dan Penyampaian Ranperda tentang Perizinan Berusaha di Daerah.

Membacakan sambutan Wali Kota Kotamobagu, Nayodo menjelaskan pelaksanaan APBD Kotamobagu hingga pertengahan tahun 2022 tidak lepas dari berbagai dinamika dan perkembangan, sehingga perlu untuk dilakukannya perubahan pada APBD.

“Perubahan APBD Kotamobagu Tahun Anggaran 2022 ini, dilakukan untuk menjaga konsistensi dan keselarasan program dan kegiatan pembangunan, serta untuk penyesuaian terhadap kebijakan, baik dari pemerintah Sulawesi Utara dan Pemerintah Pusat,” kata Nayodo.

Perubahan juga lanjut Nayodo disebabkan adanya perubahan kebijakan belanja di tahun 2022, di antaranya diarahkan untuk, dukungan anggaran terhadap penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019, dan pemenuhan kewajiban 2% dana tranfser umum untuk penanganan dampak inflasi di daerah.

“Selain itu perubahan APBD juga perlu dilakukan untuk melaksanakan dan mempercepat prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian target-target kinerja, sebagaimana yang terdapat dalam RPJMD Kota Kotamobagu,” ucapnya.

Selain menyampaikan Ranperda Tentang APBDP Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kota Kotamobagu juga menyampaikan Rancangan Perda Tentang Perizinan Berusaha di Daerah.

“Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perizinan Berusaha di Daerah ini, adalah dalam rangka untuk menjaga iklim investasi di Kota Kotamobagu agar tetap baik, sehingga diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan perizinan di daerah dalam bentuk peraturan daerah, untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan investor. Perda ini mengatur mekanisme pelaksanaan di daerah, pelaporan penyelenggaraan perijinan dan pemberian kemudahan investasi,” jelas Nayodo.

Dalam penyampaian pandangan fraksi, baik Fraksi PDIP Perjuangan, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi Hanura dan Fraksi Demokrat semuanya menyetujui penyampaian Ranperda APBDP Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2022 dan Ranperda Tentang Perizinan Berusaha di Daerah untuk dibahas pada tingkatan selanjutnya.(*)

 

Baca berita kami lainnya di

banner 468x60