READ.ID – Sebagai Wakil Gubernur Gorontalo perempuan pertama, Idah Syahidah Rusli Habibie berbagi pandangan mengenai peran dan kepemimpinan perempuan dalam tata kelola pemerintahan.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber pada Podcast Lead Talks Seri Pengarusutamaan GEDSI Episode 2 yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Podcast tersebut mengangkat tema “Kepemimpinan Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah” dan menjadi ruang diskusi strategis untuk membahas penguatan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) atau Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam kesempatan tersebut, Idah membagikan pandangannya mengenai keterlibatan perempuan dalam politik, birokrasi, serta kehidupan sosial kemasyarakatan. Menurutnya, kehadiran perempuan dalam pemerintahan tidak semestinya hanya dimaknai sebagai pemenuhan kuota, tetapi harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam proses pengambilan kebijakan.
“Sering kali kita mendengar bahwa keterlibatan perempuan di birokrasi atau politik hanya pemenuhan kuota formalitas belaka. Padahal, ketika perempuan memegang kendali kepemimpinan, keputusan publik yang diambil menjadi jauh lebih inklusif, komprehensif, dan peka terhadap kebutuhan seluruh kelompok masyarakat,” ungkap Idah.
Ia menilai perspektif perempuan penting dalam menghadirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk anak-anak, penyandang disabilitas hingga kelompok lanjut usia. Menurut Idah, pengarusutamaan GEDSI dalam tata kelola pemerintahan perlu menjadi perhatian serius. Setiap kebijakan pembangunan harus mampu memastikan seluruh kelompok masyarakat memperoleh kesempatan, pelayanan dan perlindungan yang setara.
“Sentuhan inklusi itu sangat penting. Kepemimpinan perempuan seperti saya tentu membawa perspektif emosional yang kuat, ketelitian dan empati yang tinggi dalam birokrasi. Kemudian kepemimpinan perempuan dalam birokrasi membawa keseimbangan kebijakan,” jelasnya.
Ia menjelaskan, perempuan cenderung lebih peka terhadap berbagai persoalan sosial, di antaranya kesejahteraan keluarga, pemenuhan gizi anak, perlindungan perempuan dan anak, serta pemenuhan hak kelompok disabilitas.
“Karena perempuan cenderung lebih peka terhadap isu-isu domestik dan sosial, seperti kesejahteraan keluarga, pemenuhan gizi anak, perlindungan perempuan dan anak serta hak kelompok disabilitas. Sementara representasi nyata, kehadiran perempuan di pemerintahan membuktikan bahwa ruang publik di Gorontalo semakin terbuka dan setara untuk siapa saja yang kompeten,” papar Wagub Idah.
Idah berharap semakin terbuka ruang bagi perempuan untuk mengambil peran strategis dalam pemerintahan dan pembangunan. Menurutnya, keberadaan perempuan dalam posisi kepemimpinan dapat memperkaya perspektif dalam penyusunan kebijakan sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih inklusif.
Podcast Lead Talks Seri Pengarusutamaan GEDSI Episode 2 merupakan program diskusi strategis yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman dan implementasi pembangunan yang mengedepankan kesetaraan gender, pemenuhan hak penyandang disabilitas dan inklusi sosial di Indonesia.
