READ.ID – Wajar jika kemudian perbedaan nilai tali asih yang dijanjikan kepada penambang lokal dikawasan Blok Pani Pohuwato jadi pemicu kerusuhan massal di Kabupaten Pohuwato yang berujung pembakaran Kantor Bupati.
Dikutip dari merdekacoppergold.com Proyek Emas Pani mengandung deposit emas dalam endapan epitermal sulfidasi rendah di Provinsi Gorontalo, Sulawesi.
Pada Mei 2023, Merdeka mengumumkan Estimasi Sumber Daya Mineral untuk Proyek Emas Pani sebesar 275,8 juta ton dengan kadar 0,75 g/t emas yang mengandung 6,63 juta ounces emas.
Estimasi Sumber Daya Mineral tersebut merupakan estimasi kedua dari gabungan sumber daya antara area Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Kontrak Karya Proyek Emas Pani yang berada di Zona Baganite.
PT Merdeka Copper Gold (MDKA) selaku perusahaan pengelola Blok Pani, menargetkan proyek tambang emas Blok Pani akan beroperasi pada tahun 2026, hal tersebut diungkapkan Direktur Eksternal MDKA, Boyke Poerbaya Abidin.
Menurutnya, tambang emas Blok Pani nantinya akan memproduksi emas hingga 450 ribu ons per tahun.
Saat ini Merdeka Copper fokus mengoptimalkan dana proyek, jadwal penambangan dan material serta peluang pemulihan pada tahun-tahun awal penambangan. MDKA juga telah mulai membangun jalan, akomodasi, fasilitas dan infrastruktur pendukung yang semuanya berlangsung lebih cepat dari jadwal demi memastikan selesai pada kuartal ketiga 2023.
Boyke kemudian menyampaikan bahwa dalam pelaksanaannya, pengembangan dan pengerjaan proyek emas Blok Pani masih ditangani Perusahaan, belum ada rencana menggandeng mitra bisnis. Di samping mengandalkan pendanaan dari perbankan dan pasar modal.
Kecam Aksi Anarkis di Pohuwato
PT Merdeka Copper Gold Tbk (Merdeka), selaku perusahaan induk dari PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) dan PT Gorontalo Sejahtera Mining (GSM) yang mengelola Proyek Emas Pani (Pani Gold Project/PGP), dengan tegas mengecam tindakan perusakan yang dilakukan oleh kelompok anarkis terhadap fasilitas PGP dan kantor-kantor Pemerintah Pohuwato di Wilayah Marisa, Kabupaten Pohuwato – Propinsi Gorontalo pada Kamis (21/9).
Tindakan anarkis ini tidak hanya merugikan perusahaan tetapi juga fasilitas publik lainnya yang mengancam keberlanjutan operasi perusahaan dan keamanan masyarakat di kota Marisa dan sekitarnya.
Perusakan yang terjadi di PGP diawali dengan unjuk rasa oleh Forum Persatuan Ahli Waris Penambang Pohuwato yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) di area operasi PGP agar dapat terus melakukan kegiatan yang tidak saja berbahaya bagi mereka sendiri tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat Marisa.
Sejak Desember 2022, Manajemen PGP telah melakukan musyawarah dengan kelompok PETI difasilitasi oleh Satgas yang terdiri dari Forkopimda Pohuwato, Asosiasi Penambang Republik Indonesia (APRI), Aliansi Penambang, KUD Dharma Tani serta perwakilan PGP untuk menghimbau kelompok PETI agar meninggalkan kegiatan penambangan dimana PGP beroperasi. Sampai hari ini, PGP telah memberikan Tali Asih dan pilihan program alih profesi yang telah diterima oleh lebih dari 2.200 penambang.
PGP beroperasi berdasarkan Izin Usaha Pertambangan, yang sudah dimiliki oleh PT PETS dan Kontrak Karya yang dimiliki oleh PT GSM yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan operasi baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.
Manajemen menegaskan bahwa PT Merdeka Copper Gold Tbk dan seluruh anak usahanya, senantiasa berkomitmen menjalankan bisnis dan operasional dengan memastikan kesehatan dan keselamatan bagi karyawan, kontraktor, mitra bisnis & warga masyarakat di sekitar lingkungan operasionalnya, dengan mematuhi seluruh peraturan dan hukum yang berlaku dan menerapkan kode etik dan tata kelola perusahaan yang baik, prinsip ESG (Environment Social & Governance), praktek pertambangan yang baik, serta manajemen lingkungan yang berkelanjutan.
Grup Merdeka selalu mengedepankan dialog dan musyawarah dengan seluruh pemangku kepentingan sebagai cara untuk menjaga komunikasi dan hubungan baik yang sudah terjalin selama ini. Kami terbuka untuk berdiskusi dengan semua pihak dalam membahas isu-isu yang muncul berkaitan dengan PGP dan mencari solusi terbaik untuk semua pihak.
“Kami sangat menyayangkan terjadinya insiden ini dan mengecam tindakan anarkis yang dilakukan oleh oknum massa pendemo yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan terjadinya kerusakan tidak saja pada aset dan fasilitas di areal pioneer camp PGP tetapi juga fasilitas publik seperti kantor Bupati Puhowato, DPRD Pohuwato, dan banyak lagi,” kata Boyke Poerbaya Abidin, Presiden Direktur PT PETS dan PT GSM.
“Kami menghimbau kepada semua pihak, untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi ini. Kami percaya bahwa setiap penyampaian aspirasi dapat dilakukan dengan cara yang damai dan kekeluargaan. Kami berkomitmen untuk terus berupaya menjaga situasi yang kondusif dan aman bagi seluruh karyawan PGP dan masyarakat Marisa dan bekerjasama dengan para pihak berwenang dan mengupayakan solusi terbaik dalam menyelesaikan isu yang terjadi dengan tetap mematuhi prosedur hukum yang berlaku” tambah Boyke.
