READ.ID – Komitmen Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam memperjuangkan pembangunan kawasan pesisir dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan terus diperkuat. Salah satunya melalui pengawalan program strategis nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang digagas pemerintah pusat.
Upaya tersebut ditunjukkan Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, melalui pertemuan dengan Direktur Penanganan Pelanggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Drs. Halid K. Jusuf, Selasa (02/06/2026).
Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut usulan program Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Pohuwato yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam mendorong pengembangan kawasan perikanan serta meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir.
Dalam pertemuan itu terungkap bahwa dari sembilan usulan Kampung Nelayan Merah Putih yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Pohuwato, sebanyak tiga lokasi dipastikan akan memasuki tahap kontrak pekerjaan pada tahun 2026. Ketiga lokasi tersebut berada di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Desa Torosiaje Jaya, Kecamatan Popayato, dan satu lokasi lainnya di Kecamatan Wanggarasi.
Bupati Saipul menyambut baik perkembangan tersebut dan menyebutnya sebagai kabar menggembirakan bagi masyarakat nelayan di Pohuwato.
“Alhamdulillah, dari hasil pertemuan ini kami mendapatkan informasi yang sangat menggembirakan. Tiga Kampung Nelayan Merah Putih di Pohuwato akan segera berkontrak pada tahun ini. Ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat nelayan yang selama ini menantikan realisasi program tersebut,” ujar Saipul.
Menurutnya, pemerintah daerah akan terus mengawal seluruh tahapan program agar pelaksanaannya berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ia berharap tidak ada kendala berarti sehingga pembangunan dapat segera dimulai dan manfaatnya cepat dirasakan masyarakat.
“Harapan pemerintah daerah dan masyarakat tentu agar program ini segera terealisasi. Kami optimistis jika semua proses berjalan baik, maka pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan serta pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir,” tambahnya.
Selain tiga lokasi yang akan berkontrak tahun ini, Saipul juga berharap enam usulan KNMP lainnya dapat memperoleh perhatian dan dukungan dari pemerintah pusat pada tahap berikutnya.
“Kami berharap enam lokasi lainnya juga dapat memperoleh kesempatan yang sama. Karena seluruh usulan tersebut merupakan kebutuhan riil masyarakat pesisir dan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan di Pohuwato,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Saipul turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, khususnya Direktorat Jenderal PSDKP, atas perhatian dan dukungan yang diberikan kepada Kabupaten Pohuwato.
Ia menilai sinergi dan pendampingan dari pemerintah pusat sangat penting untuk memastikan setiap program berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Saipul meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi intensif dengan kementerian guna memperjuangkan berbagai program serta alokasi anggaran yang dapat mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Saya meminta OPD terkait agar terus membangun komunikasi dengan kementerian. Kita harus aktif memperjuangkan berbagai program dan anggaran yang dapat mendorong percepatan pembangunan daerah. Insyaallah dengan usaha dan kerja sama yang baik, harapan pemerintah dan masyarakat dapat terwujud,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Penanganan Pelanggaran Direktorat Jenderal PSDKP KKP RI, Halid K. Jusuf, menyatakan komitmennya untuk memberikan pendampingan dalam pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Pohuwato.
Menurutnya, pendampingan tersebut diperlukan agar seluruh proses pekerjaan berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta menghasilkan kualitas pembangunan yang baik.
“Kami akan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan pekerjaan ini sehingga seluruh proses dapat berjalan dengan baik dan hasilnya sesuai dengan harapan bersama. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program ini,” pungkasnya.
