READ.ID– Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo, Jumat (4/8/2023).
Ketua Komisi I Aw Thalib menjelaskan, bahwa kunjungan kerja di KPU Kabupaten Boalemo ini, bagian dari koordinasi tentang penyelenggaraan tahapan pelaksanaan pemilu.
Secara rinci, Aw Thalib mengatakan, kegiatan kunjungan ini, sebagai evaluasi untuk melihat tahapan pelaksanaan, sudah sejauh mana dilaksanakan.
“Termasuk, penetapan daftar pemilih sementara, untuk dijadikan sebagai daftar pemilih tetap, dan kekurangan yang ditemui”, ungkap Aw. Thalib.
Dari pertemuan tersebut, kata Aw Thalib, terungkap bahwa ditemukam masih terdapat angka sekitar 1000-an pemilih pemula yang belum melakukan perekaman KTP elektronik.
“Sehingga, kami berharap, agar hal ini segera dapat direalisasikan dalam akhir tahun ini, hingga mencapai 100 persen”, tegas Aw. Thalib.
Pihaknya, meminta agar hal-hal seperti ini, dapat diikuti secara cermat, oleh penyelenggara pemilu, sampai dengan jenjang yang paling dibawah.
Lebih lanjut, Aw Thalib mengatakan, adapun kendala yang dialami oleh pihak KPU Boalemo, dapat diatasi dengan melakukan koordinasi dengan penyelenggara pemilu seperti Bawaslu.
“Olehnya, mereka lebih mengefektifkan waktu dan efisiensi anggaran dengan hasil yang prima”, tutur Aw Thalib.
Sementara itu, mengenai persiapan pilkada, menjadi topik penting dalam pertemuan tersebut. Dikatakan Aw. Thalib, saat ini isu mengenai anggaran pelaksanaan pilkada, yang menjadi tanggungan daerah.
Jika pemilihan umum menjadi tanggungan pemerintah pusat, melalui APBN, maka untuk Pilkada menjadi tanggungan daerah 100 persen.
“Nah, kami ingin mengetahui, bagaimana realisasi dari perencanaan, yang sudah disepakati oleh pemerintah daerah Boalemo yakni sebesar 26 Milyar”, ujarnya.
Aw Thalib menyebut, jika angka tersebut, sudah merupakan angka yang rasional dari KPU sendiri. Tetapi, kata Aw Thalib, terdapat penawaran dari pihak KPU Boalemo, yakni sebesar 18 Milyar.
“Namun, penawaran ini belum diketahui oleh pihak KPU Boalemo, apakah penawaran ini, merupakan hasil review atau asumsi estimasi, sehingga butuh penjelasan”, imbuhnya.
Disisi lain, pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah menganggarkan untuk pilkada 2024, baik untuk Bawaslu maupun KPU.
“Nah, untuk anggaran Bawaslu sudah ditransfer, sementara untuk KPU masih dilakukan evaluasi dan pencermatan untuk melihat kembali item-item, apakah mana yang perlu dilakukan pengurangan anggaran dari yang dilakukan review”, jelas politisi PPP ini.
Pihaknya bertekad, agar pemilu mendatang adalah pemilu yang terbaik dari pelaksanaan pemilu sebelumnya, dan sukses.
“Tentu, momen perubahan anggaran adalah momentum untuk mengakomodir kepentingan untuk pembiayaan pemilu di 2024”, tutup Aw. Thalib. (Rinto/Read)
