TanggalApril 11, 2021

Komisi III DPRD Bolmut Gelar Rapat Kerja dengan DPUPR

DPRD Bolmut

READ.ID (Bolmut) – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) kabupaten setempat.

Rapat yang digelar pada Selasa (16/2/2021) guna membahas hasil reses terkait dengan beberapa titik rawan bencana itu juga diikuti Asisten II Bidang Pembangunan Setda Bolmut, Jacomina Mamuaja.

Diketahui sebelumnya pada Senin (15/02/2021), DPRD Bolmut telah melakukan kunjungan ke lokasi khusus yang menjadi titik rawan bencana dari laporan masyarakat.

Ketua Komisi III, Sartono Dotinggulo, yang memimpin jalannya rapat tersebut menyampaikan Raker ini berdasarkan hasil serapan reses yang telah dilakukan sebelumnya.

DPRD Bolmut

Mengingat DPRD Bolmut teleh menerima laporan masyarakat terkait beberapa titik rawan bencana berupa abrasi pantai dan luapan air sungai.

“Sebagai legislator, secara langsung kami mengemban amanah dari masyarakat. Sudah tentu merupakan hal yang wajib untuk kita sampaikan dan perjuangkan,” ujar Sartono.

Menurutnya, ada beberapa poin penting yang disampaikan pada Raker ini. Hal itu berkaitan dengan bidang pekerjaan yang secara teknis dilaksanakan oleh DPUPR serta Asisten II Bidang Pembangunan Setda Bolmut.

“Itu diantaranya abrasi pantai dan sungai di beberapa wilayah kabupaten Bolmut,” ucap Sartono.

Ada beberapa titik yang dikunjungi DPRD Bolmut. Diantaranya, Sungai Ilanga di kompleks persawahan Desa Pangkusa, Kecamatan Sangkub, dan Pantai Desa Sampiro, Kecamatan Sangkub.

Kemudian pula sungai yang ada di Desa Saleo I, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolmut.

Pencegahan adanya rawan bencana tersebut juga disuarakan oleh Anggota Komisi III, Suriansyah Korompot.

“Kita perlu mencegah kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada masyarakat kita. Sebagaimana realitanya bahwa ada beberapa titik wilayah pantai dan sungai yang mengalami Abrasi. Ini perlu kita seriusi dan perjuangkan,” tuturnya.

DPRD Bolmut

Sebagai legislator, kata Suriansyah, DPRD mengusulkan penganggulangan bencana ini kepada pihak Pemda yang secara teknis mengurusi hal tersebut.

Dirinya mengungkapkan abrasi yang terjadi tersebut akan mengikis perlahan pemukiman masyarakat.

“Kalau tidak secara dicegah, tentu ini akan banyak merugikan masyarakat kita. Dimana pemukiman, lahan perkebunan maupun persawahan masyarakat, perlahan akan dikikis oleh luapan air sungai maupun abrasi pantai tersebut, sehingga dapat menimbulkan kerugian,” terang Mas Bro sapaan akrabnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Aktrida Indah Datunsolang menyentil tentang jalan penghubung di wilayah yang terisolir.

Dia menuturkan selain persoalan abrasi, permasalahan tentang desa terisolir juga penting untuk dibahas. Seperti halnya Desa Pangkusa dan beberapa desa lainnya.

“Ini juga penting untuk mendapatkan pelayanan pembangunan. Supaya tidak terkesan Pemda membiarkan wilayah tersebut,” ucap Aktrida.

DPRD Bolmut

Menanggapi hal tersebut, Asisten II Bidang Pembangunan Setda Bolmut, Jacomina Mamuaja, menyampaikan bahwa sebelumnya Pemkab Bolmut sudah pernah melakukan kunjungan ke Balai Jalan dan Balai Sungai.

“Menurut balai ada beberapa kegiatan yang akan di bangun pada tahun 2021 di Sulawesi Utara (Sulut). Sebab yang berhubungan dengan sungai jembatan itu, dari penyampaian meraka adalah kewenangan Balai, kami hanya diminta untuk memasukan data,” ujar Jacomina.

Ditambahkannya bahwa penganggaran untuk pembangunan sudah ada. Kata dia, ada 5 Kab/Kota di Sulut yang mendapat jatah dari Kementrian PUPR termasuk itu juga beberapa pekerjaan di Bolmut.

“Selanjutnya BMR itu dari hasil pertemuan kami bersama balai, jaraknya dari jembatan Kaya (Bolmong) sampai di Atingola (Bolmut). Artinya di Bolmut ada beberapa pembangunan, tapi datanya, ada sama meraka,” terang Jacomina.

DPRD Bolmut

Di sisi lain, pihak DPUPR melalui Kepala Seksi SDA, Deson Patra bahwa pembangunannya bisa dengan pengecualian mempunyai database.

“Apabila kita punya database jelas soal tata letak lokasi pembangunan, bisa saja kita usulkan ke balai, sehingga bisa dikucurkan anggaran untuk pembangunan. Terlebih ada topangan dari pihak DPRD. Saya yakin ini bisa dilaksanakan,” jelas Deson.

(Adv/SVG/Read)