Komitmen Pemerintah, Perguruan Tinggi, dan Filantropi: SDGs Center Wujudkan Program MSP Penurunan Risiko Stunting di Kabupaten Gorontalo

READ.ID – Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo — Upaya percepatan penurunan risiko Stunting di Kabupaten Gorontalo semakin diperkuat melalui penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Program Multi Stakeholder Partnership (MSP) yang dilaksanakan di Desa Haya-Haya, Kecamatan Limboto Barat, pada Rabu (17/9/2025). Kegiatan ini digagas oleh SDGs Center UNG bersama Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan dihadiri oleh lintas organisasi perangkat daerah (OPD), Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi, Baznas Kabupaten Gorontalo, dan Pemerintah Desa.

Dalam kesempatan ini, para pihak menandatangani Komitmen Bersama MSP Penurunan Risiko Stunting Kabupaten Gorontalo yang memuat lima poin utama:

1.⁠ ⁠Menyediakan kebijakan, regulasi, dan dukungan anggaran secara terintegrasi serta memastikan sinkronisasi program lintas sektor, untuk mendukung percepatan penurunan risiko stunting di desa haya-haya dan desa hutabohu.
2.⁠ ⁠Memberikan dukungan teknis, pendampingan, dan layanan sesuai kapasitas dan kewenangan masing-masing pihak.
3.⁠ ⁠Memperkuat fungsi koordinasi, sinergi, dan keselarasan program antara pemangku kepentingan.
4.⁠ ⁠Mengalokasikan sumber daya sesuai kewenangan untuk mendukung pencapaian target kerja sama multipihak.
5.⁠ ⁠Melaksanakan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap hasil implementasi kerjasama multipihak dalam upaya penurunan risiko stunting.

Kepala Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, Drs. Cokro Katili, M.E yang hadir mewakili Bupati Gorontalo menyampaikan bahwa Pemkab Gorontalo berkomitmen penuh mempercepat penurunan stunting secara terpadu. Pemerintah Kabupaten Gorontalo menilai pendekatan multipihak seperti MSP ini merupakan terobosan penting. Dengan sinergi pemerintah, kampus, dan filantropi, Daaerah bisa lebih fokus dan tepat sasaran dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Gorontalo.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Pemerintah Provinsi Gorontalo, Dr. Ir. Yosef P. Koton, M.Si, turut menegaskan dukungan Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi memandang penanganan stunting harus dilakukan secara bersama dan berkesinambungan, dengan peran aktif dari semua pihak, baik pemerintah, perguruan tinggi, swasta, maupun masyarakat.

Dari pihak kecamatan, Camat Limboto Barat menyampaikan bahwa pemerintah kecamatan siap mendukung penuh pelaksanaan MSP di wilayahnya. Dukungan tersebut akan diwujudkan melalui penguatan koordinasi antar desa, fasilitasi kegiatan di lapangan, serta pengawasan terhadap berbagai inisiatif penanganan stunting agar dapat berjalan efektif.

Selain itu, keterlibatan dunia kampus menjadi salah satu kekuatan utama dalam program MSP. Sejumlah pimpinan perguruan tinggi hadir dan menyampaikan komitmennya. Universitas Negeri Gorontalo (UNG) melalui Wakil Rektor III Prof. Dr. Muhammad Amir Arham, M.E. menyatakan bahwa UNG siap mendukung melalui KKN tematik stunting, penelitian interdisipliner, dan pengabdian masyarakat yang menekankan edukasi gizi, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta penguatan layanan kesehatan.

Universitas Gorontalo (UG) melalui Pejabat Rektor Dr. Rifai Ali, SKM, M.Kes menambahkan bahwa UG siap mengintegrasikan isu stunting dalam riset kolaboratif antar dosen, serta menurunkan mahasiswa ke desa fokus MSP.

Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGo) melalui perwakilannya turut menyampaikan komitmennya melalui penugasan dosen dan mahasiswa untuk pengabdian di bidang gizi, kesehatan lingkungan, dan penguatan ekonomi keluarga berisiko stunting.

Senada dengan hal tersebut, IAIN Gorontalo juga melalui perwakilannya menyatakan kesiapan berkontribusi melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan keagamaan tentang pola asuh, etika pengasuhan keluarga, serta mengerahkan mahasiswa dalam KKN tematik dan pengabdian masyarakat.

Selain perguruan tinggi, penandatanganan juga diikuti oleh berbagai OPD di lingkungan Pemkab Gorontalo seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, dan lainnya. Turut hadir pula perwakilan BAZNAS Kabupaten Gorontalo, Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo, serta advizor GIZ Gorontalo.

Dari pihak GIZ Gorontalo, Boby Rantow Payu, S.Si., M.E selaku advisor GIZ Gorontalo menyampaikan bahwa komitmen bersama yang disepakati dipandang sebagai langkah penting untuk memastikan implementasi SDGs berjalan efektif dan berkelanjutan di tingkat daerah. Dukungan akan diberikan melalui fasilitasi peningkatan kapasitas serta pertukaran pengetahuan guna memperkuat ekosistem pembangunan berkelanjutan di Gorontalo.

Sementara itu, Wiwik Junus Ismail sebagai perwakilan Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa kesepakatan tersebut dianggap sebagai momentum penting untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan. Harapan juga disampaikan agar inisiatif ini tidak hanya berhenti pada komitmen tertulis, tetapi ditindaklanjuti dengan aksi nyata yang konsisten dan terukur dalam mendukung pencapaian target-target SDGs di Gorontalo.

Kepala SDGs Center UNG, Dr. Raghel Yunginger, S.Pd., M.Si. menegaskan bahwa pendekatan MSP akan memastikan intervensi dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

“Kami berharap ini menjadi model kolaborasi berkelanjutan yang memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kesejahteraan, dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Gorontalo,” tutup Raghel.